7 Point Penting Muatan Perubahan PP 60/2014 Menjadi PP 22/2015 – Dana Desa Dari APBN


Tanggal 29 April 2015, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN. Alasan pemerintah melakukan revisi PP 60/2014 karena implementasinya dinilai belum menjamin pengalokasian Dana Desa secara merata dan berkeadilan. Terdapat 7 (tujuh) point penting yang termuat dalam PP 22/2015, sebagai berikut:

  1. Penganggaran Dana Desa Dalam APBN.

Penyebutan pos dana cadangan pada penyusunan pagu dana desa secara nasional dalam Pasal 8 diubah menjadi: ”Penyusunan pagu anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara (BUN)”.  Begitu juga dengan penyebutan persetujuan DPR mengenai pagu dana desa dalam Pasal 9, diubah menjadi: ”Pagu anggaran Dana Desa merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa”. Selanjutnya, ketentuan mengenai perubahan pagu dana desa pada APBN Perubahan dalam Pasal 10, semula tidak dapat diubah menjadi dapat diubah. Perubahan pagu dana desa pada APBN-P dibatasi sampai mencapai 10%. Apabila pagu anggaran Dana Desa telah mencapai 10% dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (on top), tidak dapat dilakukan perubahan.

  1. Pengalokasian Dana Desa Per Kab/Kota.

Ada kemudahan dalam melakukan perhitungan alokasi dana desa dibandingkan perhitungan PP 60/2014 yang dinilai terlalu rumit karena pengalokasian didasarkan pada jumlah Desa di setiap Kab/Kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi serta perhitungan rata-rata dana desa per propinsi dihitung dengan rumus angka prosentase dalam penentuan bobot luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan setiap Desa dan tingkat kesulitan geografis wilayah. Sedangkan dalam PP 22/2015, perhitungan alokasi dana desa per kab/kota diubah menjadi lebih mudah dan tidak lagi menggunakan bobot wilayah (Pasal 11). Perhitungan dana desa setiap kab/kota hanya menggunakan pendekatan jumlah desa secara nasional. Untuk mendapatkan hasil perhitungan yang lebih adil, dana desa dihitung berdasarkan, yaitu: a) alokasi dasar, yaitu alokasi minimal Dana Desa yang diterima kabupaten/kota berdasarkan perhitungan tertentu, antara lain perhitungan yang dibagi secara merata kepada setiap Desa, dan b) alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan greogafis desa setiap Kab/kota. Dana Desa setiap Kab/Kota semula ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan, diubah menjadi ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

  1. Pengalokasian Dana Desa Per Desa

Seperti perhitungan alokasi dana desa per kab/kota, pengalokasian dana desa per desa juga diubah, tidak lagi menggunakan bobot jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis desa (Pasal 12), tetapi menggunakan pendekatan jumlah desa diwilayah kab/kota, yang dihitung berdasarkan: a) alokasi dasar, dan b) alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan greogafis desa setiap desa. Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota yang wajib ditembuskan kepada Kemendagri, Kementerian Desa-PDT, Gubernur dan Kepala Desa.

  1. Penyaluran dana desa.

Dana desa disalurkan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD). Selanjutnya, dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening pemerintah desa (Pasal 15). Terdapat perubahan ketentuan mengenai waktu penyaluran dana desa dan tambahan pengaturan sanksi bagi daerah yang tidak menyalurkan dana desa sesuai ketentuan (Pasal 16). Waktu penyaluran Dana Desa tahap ketiga sebesar 20%, semula dilakukan bulan Oktober diubah menjadi bulan November. Sedangkan tambahan pengaturan baru mengenai sanksi bagi daerah yang tidak menyalurkan Dana Desa sesuai ketentuan ayat (1) dan ayat (3), Menteri dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak Kab/Kota yang bersangkutan.

  1. Penggunaan dana desa.

Terdapat perubahan waktu penetapan prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahunnya oleh Kementerian Desa-PDT, semula 2 bulan sebelum dimulai tahun anggaran menjadi 3 bulan sebelum dimulai tahun anggaran. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang berisikan teknis pelaksanaan kegiatan, tidak termasuk pengaturan penganggaran dan administrasi keuangan (Pasal 21). Berdasarkan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa tersebut, Bupati/Walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa, yang isinya memuat spesifikasi teknis dari masing-masing kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Desa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Desa (Pasal 22).

  1. SiLPA Dana Desa dan Sanksi Kepada Desa.

Terdapat perubahan ketentuan mengenai besaran Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) dana desa dan sanksinya (Pasal 27), yaitu: 1) Apabila terdapat SiLPA dana desa lebih dari 30% pada tahun anggaran sebelumnya, Bupati/Walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan, berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap I (40%) tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa. 2) Apabila pada tahun anggaran  berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30%, Bupati/Walikota akan memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan. Pemotongan penyaluran Dana Desa menjadi dasar Menteri Keuangan untuk melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa untuk Kab/Kota tahun anggaran berikutnya. Pengaturan pengenaan sanksi administratif atas SiLPA Dana Desa kepada Desa, diatur dengan peraturan Bupati/Walikota.

Contoh Simulasi Pemberian Sanksi Administrasi Kepada Desa:

Pada Tahun Anggaran 2015, Desa A mendapat Dana Desa sebesar Rp100,0 juta. Pada akhir Tahun Anggaran 2015 terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30%, yakni Rp35,0 juta. Kemudian pada tahun anggaran 2016, Desa A mendapat Dana Desa sebesar Rp150,0 Juta.

Penyaluran Dana Desa tahap I Tahun Anggaran 2016 yang seharusnya sebesar Rp60,0 Juta (40% x Rp150,0 Juta), pembayarannya ditunda sebesar SiLPA Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp35,0 Juta. Sehingga Dana Desa yang disalurkan kepada Desa A pada tahap I hanya sebesar Rp25,0 Juta atau (Rp60 Juta  – Rp35 Juta). Untuk penyaluran tahap II, akan disalurkan sebesar 40% ditambah dengan Dana Desa yang ditunda penyalurannya pada tahap I, sehingga totalnya Rp95 Juta atau (Rp60 Juta + Rp35 Juta). Sedangkan penyaluran tahap III tetap sebesar Rp30 Juta atau (20% x Rp150 Juta).

Apabila pada akhir Tahun Anggaran 2016 masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% dari Dana Desa yang diterima Tahun 2016, maka untuk Tahun Anggaran 2017, Bupati/Walikota akan memotong penyaluran Dana Desa untuk Desa A sebesar SiLPA Tahun Anggaran 2016. Pemotongan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dilaporkan kepada Menteri sebagai dasar Menteri untuk melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa Kab/kota yang bersangkutan pada Tahun Anggaran 2018.

  1. Pemenuhan Alokasi 10% Dana Desa Dalam APBN.

Untuk tahun anggaran 2015, besaran alokasi dasar dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% dari alokasi Dana Desa (Pasal 29). Secara bertahap, pengalokasian Dana Desa dalam APBN dengan target sebagai berikut:

  1. Tahun Anggaran 2015 paling sedikit sebesar 3%.
  2. Tahun Anggaran 2016 paling sedikit 6%.
  3. Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya sebesar 10% dari anggaran Transfer ke Daerah.

Dalam hal APBN belum dapat memenuhi alokasi anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud diatas, alokasi anggaran Dana Desa ditentukan berdasarkan alokasi anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya atau kemampuan keuangan negara. Alokasi anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya adalah nilai nominal alokasi dana desa yang tercantum dalam APBN tahun anggaran sebelumnya. Menteri keuangan berkoordinasi dengan Mendagri, Menteri Desa-PDT dan Bappenas, menyusun peta jalan kebijakan pemenuhan anggaran Dana Desa yang diatur dengan Peraturan Presiden (Pasal 30A). Adapun ketentuan pemenuhan dana desa pada Pasal 31, 32 dan 33 PP 60/2014 dinyatakan dihapus.

Sejak diundangkan tanggal 29 April 2015, semua ketentuan peraturan pelaksanaan dari PP 60/2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN harus disesuaikan dengan PP 22/2015 ini (Pasal 33A).

Lebih lanjut, silahkan membaca PP 22/2015 berikut ini:

PP 22 TH 2015 – PERUBAHAN PP 60 TH 2015 – DANA DESA

DANA PILKADA 2015, DAERAH BERGANTUNG PADA PENYALURAN DAU DAN DBH.


Tahapan Pilkada Serentak 2015 telah berjalan sejak 19 April lalu, tetapi anggaran untuk membiayai tahapan pilkada tersebut belum tersedia. Beban daerah bertambah dengan tambahan biaya kampanye yang harus dianggarkan dalam APBD. Dibagian lain, kelahi internal 2 Parpol tak kunjung usai dan kini masalah mereka dilempar kepada KPU serta berniat merevisi UU Pilkada untuk obat pertikaian mereka.

Soal dana pilkada, Kemendagri belum menjelaskan apa persoalan pemerintah daerah sehingga dana hibah APBD untuk kegiatan Pilkada belum juga sampai ditangan KPUD. Untuk menambah wawasan, berikut catatan singkat saya mengenai kondisi keuangan daerah:

Ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat masih sangat tinggi untuk membiayai pembangunan. Dari penelusuran 14 Kabupaten yang melaksanakan Pilkada Serentak 2015, sebahagian besar pendapatannya diperoleh dari kucuran dana perimbangan berupa DBH dan DAU yang mencapai 74% dari total pendapatan tiap daerah. Dana tersebut sebahagian besar digunakan untuk membayar gaji pegawai yang besarannya mencapai 36,1% s.d 95,9% dari total penerimaan DAU dan DBH tiap daerah. Pemerintah daerah hanya memiliki sedikit sisa dana DAU dan DBH yang diterimanya untuk digunakan membiayai program pembangunan termasuk untuk menyediakan dana hibah bagi kegiatan Pilkada Serentak.

Potensi DAU-DBH 2015 Pada 14 Daerah

Sesuai PMK No. 6/2012, penyaluran DBH melalui mekanisme transfer secara triwulan dengan prosentase antara 15% – 45% per triwulannya, sedangkan penyaluran DAU dilakukan setiap bulan sebesar 1/12 dari total DAU. Sehingga pemanfaatan dana tersebut oleh tiap daerah akan sangat bergantung pada transfer dari pusat dan kecepatan pengurusan administrasi keuangan oleh pemerintah daerah dengan kementerian terkait.

Dengan demikian, persoalan KPUD yang belum memperoleh kucuran dana Pilkada dari daerah sampai bulan Mei ini, kemungkinan disebabkan anggaran daerah belum tersedia atau tidak cukup tersedia untuk disalurkan secara sekaligus atau bertahap kepada KPUD sesuai perjanjian hibah. Kemungkinan pemerintah daerah sementara menunggu transferan dana DAU dan DBH dari kementerian keuangan yang belum tentu juga disalurkan tepat waktu.

Kejelasan dana Pilkada tidak hanya menjadi beban Pemda, tetapi perlu juga mempertanyakan kesiapan penyaluran dana transfer daerah kepada kementerian keuangan untuk selanjutnya dihibahkan kepada KPUD.

Mekanisme Penyaluran Dana Transfer Daerah

Tiga Solusi Mengatasi Polemik Pendanaan Pilkada Serentak 2015


Masalah Penganggaran Pilkada Serentak 2015.

Penyelenggaraan pilkada serentak pada bulan desember 2015 ternyata masih menemui kendala mengenai penganggaran. Paling tidak, terdapat tiga masalah utama dalam penganggaran Pilkada serentak 2015 yang hingga kini masih menjadi polemik, yaitu:
a. Alokasi anggaran yang tersedia dalam APBD 2015, belum mengakomodir pelaksanaan kegiatan tahapan Pilkada sampai selesai tahun 2016. Misal, pemungutan suara dilaksanakan desember 2015 tetapi seluruh tahapan Pilkada selesai ditahun 2016, maka seharusnya anggaran yang disiapkan untuk 2 tahun anggaran, yaitu di APBD 2015 dan di APBD tahun 2016.
b. Alokasi anggaran kegiatan yang tersedia belum mencukupi kebutuhan.
c. Masih ada daerah yang belum menetapkan belanja hibah untuk kegiatan Pilkada dalam Perda APBD 2015 yang telah ditetapkan.

Upaya mengatasinya:
1. Melakukan penyesuaian jumlah kebutuhan anggaran Pilkada yang mendahului Perubahan APBD dengan cara mengubah Perkada tentang Penjabaran APBD tahun 2015 sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2015. Penetapan Perkada tersebut diberitahukan kepada DPRD. Sebaliknya, apabila anggaran tahun 2015 mengalami kelebihan, maka dapat diteruskan penggunaannya untuk mendanai serangkaian tahapan Pilkada sampai dengan berakhirnya kegiatan Pilkada, sepanjang belanja hibah Pilkada telah disalurkan kepada KPUD.
2. Melakukan pergeseran alokasi belanja tak terduga ke belanja hibah Pilkada, menggunakan dana penghematan belanja SKPD, dan penggunaan uang kas daerah untuk tambahan biaya kegiatan Pilkada. Prinsipnya, tambahan biaya kegiatan tidak dibolehkan menggunakan alokasi belanja pegawai, alokasi kegiatan yang didanai dari DAK, Pinjaman Daerah dan alokasi yang telah mengikat perjanjian/kerjasama dengan pihak ketiga.
3. Bagi daerah yang belum menetapkan anggaran kegiatan Pilkada dalam Perda APBD 2015, kepada Kepala daerah dan DPRD agar segera melakukan langkah-langkah:
o Menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD. Penetapan Perkada diberitahukan kepada DPRD;
o Menyusun RKA SKPD/PPKD dan mengesahkan DPA-SKPD/PPKD untuk belanja hibah Pilkada 2015.
o Menampung dalam Perda tentang perubahan APBD 2015
o Mencantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), apabila pemerintah daerah telah menetapkan perubahan APBD 2015 atau tidak melakukan perubahan APBD 2015.

Ketiga point diatas, diatur dalam PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Psl 81); Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhirkali diubah menjadi Permendagri 21 tahun 2011 (Psl 162); Permendagri 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pasal 30); Permendagri 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2015 (Lampiran V Angka 23), serta SE Mendagri yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota Nomor 900/1196/SJ, tanggal 9 maret 2015 perihal Pendanaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015.

Berikut catatan lengkapnya..
Catatan Solusi Polemik Anggaran Pilkada Serentak 2015_RS

Total Perolehan Setiap Desa Pada APBN-P 2015 Sebesar Rp735,80 Juta/Desa


Catatan Indonesia Budget Center:
Empat Temuan Persoalan Implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD)

  1. Alokasi dana desa dalam APBN-P 2015 hanya dianggarkan 3,23%, belum sesuai dengan mandat UU Desa sebesar 10%. Sesuai ketentuan penjelasan pasal 72 ayat (2) UU 6/2014 tentang Desa, bahwa besaran alokasi APBN yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap. Namun saat ini, Presiden dan DPR hanya menganggarkan sebesar Rp20,77 triliun atau setara dengan 3,23% terhadap total dana transfer dalam APBN-P 2015 sebesar Rp643,83 triliun. Dengan ketentuan 10% dari total dana transfer, anggaran desa tahun ini seharusnya tersedia untuk dikelola desa mencapai Rp64,38 triliun, masih terdapat kekurangan sebesar Rp43,62 triliun dari anggaran desa yang ditetapkan. Hal ini membutuhkan keseriusan pemerintah dalam memenuhi anggaran desa agar sesuai target yang dimandatkan UU Desa.

Secara alokatif, anggaran desa dalam APBN-P 2015 mengalami peningkatan 129,1% (sebesar Rp11,70 triliun) terhadap anggaran desa dalam APBN 2015 sebesar Rp9,07 triliun. Dimana jika dibagi merata kepada 72.944 desa, rata-rata per desa memperoleh alokasi sebesar Rp284,69 juta, meningkat Rp160,40 juta/desa dibanding rata-rata alokasi perdesa dalam APBN 2015 yang hanya mencapai Rp124,29 juta/desa. Idealnya, alokasi per desa tahun ini seharusnya mencapai angka Rp882,64 juta/desa.

  1. Potensi alokasi dana desa (ADD) dalam APBN-P 2015 berkurang. Tahun ini, dari total 508 Kab/Kota, terdapat 434 kab/kota (416 Kab dan 18 Kota) yang ditetapkan sebagai daerah penerima dana desa dengan jumlah desa sekitar 72.944 desa. Sedangkan 74 kota merupakan daerah yang tidak memiliki desa/desa adat. Selain dana desa, sumber keuangan desa lainnya dalam APBN adalah berasal dari alokasi dana desa (ADD) yang ditetapkan paling sedikit 10% dari total Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima setiap kab/kota (Psl 72 Ayat (4) UU 6/2014 tentang Desa). Dalam APBN-P 2015, pemerintah hanya menetapkan alokasi DBH sebesar Rp98,11 triliun, berkurang sebesar Rp17,64 triliun (15,2%) terhadap alokasi DBH pada APBN 2015 sebesar Rp115,75 triliun.Pengurangan DBH ini berdampak pada berkurangnya potensi penerimaan ADD sebesar Rp1,76 triliun yang menjadi hak dan dikelola sebanyak 72.944 desa.

Hal ini menunjukkan bahwa politik anggaran pemerintah tidak konsisten memperkuat keuangan desa desa dengan cara menurunkan potensi dari ADD, meskipun disini yang lain pemerintah menaikkan anggaran dana desa. Dari hasil analisis IBC, konstribusi ADD tahun ini terhadap sumber keuangan desa dapat mencapai 60% dibanding dari anggaran desa yang hanya mencapai 40% [lihat lampiran tabel 1].

  1. Lemahnya pengaturan sanksi penyimpangan dana desa dan rugikan masyarakat desa, apabila terdapat SiLPA Dana Desa secara tidak wajar karena penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan, atau penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 bulan, maka desa tersebut diberi sanksi administratif berupa pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA oleh kepala daerah (Psl 27 PP 60/2014). Sanksi pengurangan dana desa ini tidak memberikan efek jera dan hanya akan merugikan masyarakat. Seharusnya, sanksi diberikan kepada pemerintah desa berupa pengurangan gaji dan tunjangan aparat desa yang melakukan tindakan tersebut.
  2. Potensi politisasi dana desa dalam Pilkada oleh calon incumbent, pembagian besaran dana desa bagi setiap desa dan pencairan dana desa kepada pemerintah desa merupakan kewenangan masing-masing kepala daerah. Mekanisme ini berpotensi memunculkan praktik politisasi untuk kepentingan suksesi Pilkada. Dana desa dapat saja dibagi tidak proporsional terutama kepada desa-desa yang kepala desanya bersebrangan dengan kepala daerah. Pencairan dana desa sengaja dibuat lambat sehingga memunculkan tekanan ketergantungan desa kepada kepala daerah.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan permasalahan diatas, IBC mendesakkan agar:
1. Presiden dan DPR untuk menggunakan politik anggaran yang mendukung penguatan sumber keuangan desa dengan meningkatkan alokasi anggaran dana desa dan alokasi dana desa (ADD) sesuai dengan mandat UU Desa.
2. DPR dan Menteri terkait untuk melakukan monitoring pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) agar penggunaannya tepat sasaran dan mencegah timbulnya politisasi atas kedua jenis anggaran tersebut, mengingat tahun ini adalah moment pilkada serentak.
3. DPR dan Menteri terkait untuk menegakkan sanksi kepada pemerintah daerah yang tidak mengalokasikan ADD dalam Perda/Perkada APBD 2015 karena ADD merupakan hak desa.
4. Masyarakat secara bersama-sama untuk melakukan pemantauan terhadap implementasi dana desa dan alokasi dana desa.

Jakarta, 5 Mei 2015
Indonesia Budget Center (IBC)

Cp: Roy Salam (081341670121)

Potensi Dana Desa dan ADD Pada APBN-P 2015

Dokumen Utang Negara Kepada IMF Telah Dilunasi Sejak Oktober 2006 : Statistik ULN Indonesia Per Maret 2015


Posisi Utang Luar Negeri Menurut Kreditor disebutkan bahwa utang luar negeri Bank Sentral (Bank Indonesia) dari kreditor multilateral hanya berasal dari International Monetary Fund (IMF) dan telah dilunasi pada bulan Oktober 2006 (lihat bagian xxvii dan hal 5). Obligasi yang dimiliki oleh Bank Sentral (Bank Indonesia) adalah sebagian dari obligasi pemerintah tahun 1996 (Yankee Bond) dan jatuh tempo pada Agustus 2006, yang ditatakelola oleh Bank Indonesia.

Ini dokumennya:
POSISI UTANG LUAR NEGERI PER MARET 2015_KEMENKEU

Inilah Perpres 42/2015 Ttg Pencabutan Perpres Kenaikan DP Mobil Pejabat


Setelah ditolak publik karena dinilai membebani APBN, akhirnya Presiden Joko Widodo mencabut Perpres kenaikan subsidi uang muka mobil pejabat negara dengan Perpres No. 42 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.

Dalam Perpres ini mengatur bahwa selisih kenaikan uang muka yang telah diterima pejabat negara wajib dikembalikan ke Kas Negara. Berikut Perpresnya:
Perpres No 42 Tahun 2015_Pencabutan Perpres 39 TH 2015_DP Mobil Pejabat

Kumpulan Peraturan Turunan Dari UU Desa Mengenai Pengelolaan Pembangunan dan Keuangan Desa


Untuk rekan-rekan pegiat anggaran dan pendamping desa, berikut ini beberapa peraturan turunan dari UU Desa dan PP pelaksanaan UU desa terkait dengan mekanisme perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa termasuk akuntansi dan pelaporannya kementerian keuangan yang dikeluarkan oleh Mendagri, Menteri PDT dan Desa serta Menteri Keuangan.

  1. Permendagri:

PERMENDAGRI 113 TH 2014_PENGELOLAAN KEUANGAN DESA dan Lampiran

PERMENDAGRI 114 TH 2014_PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA
PERMENDAGRI 114 TH 2014_LAMPIRAN FORMAT EXCEL
PERMENDAGRI 114 TH 2014_FORMAT 13
PERMENDAGRI 114 TH 2014_FORMAT 14
PERMENDAGRI 114 TH 2014_FORMAT 15
PERMENDAGRI 114 TH 2014_FORMAT 17
PERMENDAGRI 114 TH 2014_FORMAT 18
PERMENDAGRI 114 TH 2014_FORMAT 19
PERMENDAGRI 114 TH 2014_FORMAT 21
PERMENDAGRI 114 TH 2014_FORMAT 25
PERMENDAGRI 114 TH 2014_FORMAT 27
PERMENDAGRI 114 TH 2014_FORMAT 28

  1. Permendesa:
    PERMENDESA 01 TH 2015_KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA
    PERMENDESA 02 TH 2015_TATIB MUSYAWARAH DESA
    PERMENDESA 03 TH 2015_PENDAMPINGAN DESA
    PERMENDESA 05 TH 2015_PENETAPAN PRIORITAS DESA TH 2015
    PERMENDESA 04 TH 2015_PENDIRIAN BUMDESA
  2. Permenkeu:
    PMK 241 TH 2014_PERTANGGJAWABAN TRANSFER DAN DANA DESA
    PMK 263 TH 2014_SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN DANA TRANSFER DAN DESA
    PMK 263 TH 2014_LAMPIRAN

Semoga bermanfaat!
‘Partisipasi warga desa dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan dan anggaran desa adalah prasyarat menuju kemandirian desa yang sesungguhnya!’

Inilah Permenpan No. 6 TH 2015 Tentang Pembatasan Rapat Diluar Kantor


Dalam rangka efisiensi anggaran dan efektifitas kinerja Aparatur Negar, maka per 1 April 2015 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) telah menetapkan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Kerja Aparatur. Dalam Permen ini mengatur 2 hal, yaitu: (1) Kriteria umum rapat diluar kantor dalam bentuk konsinyering/ Focus Group Discussion (FGD), dan rapat-rapat teknis lainnya di luar kantor, seperti: di hotel/villa/ cottage/ resort. dan (2) Kewajiban bagi setiap instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah untk membuat Juknis beserta SOP rapat diluar kantor serta Juknis dan SOP pengawasannya.

Berikut Permen 6 Tahun 2015.
PERMENPAN 06 TH 2015_PEMBATASAN RAPAT DI HOTEL

Wow!! Sebesar Rp73,22 Miliar Untuk Tambahan Subsidi Uang Muka Kendaraan Bagi 777 Orang Pejabat Negara!!


“Rp73,22 Miliar dapat dipakai untuk mencetak sebanyak 1.220 Sarjana (S1) baru!”

Ditengah situasi rakyat sedang ‘dicekik’ oleh kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, tanggal 20 Maret 2015 Presiden Joko Widodo menetapkan kenaikan anggaran subsidi pembelian kendaraan bagi pejabat negara berupa fasilitas uang muka pembelian kendaraan perorangan sebesar 81% atau naik Rp94,24 Juta perorang dari Rp116,65 juta menjadi Rp210,89 Juta yang diambil dari APBN dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015.
PERPRES 39 TH 2015_REVISI DP MOBIL PEJABAT NEGARA
Perpres tersebut merupakan perubahan dari Perpres 68 Tahun 2010 Tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. PERPRES 68 TH 2010_FASILITAS DP KENDARAAN PEJABAT NEGARA

Dengan kenaikan subsidi uang muka kendaraan ini, total anggaran (APBN) yang dikeluarkan Negara untuk membayar uang muka kendaraan bagi 777 orang Pejabat Negara mencapai Rp163,86 Miliar atau meningkat Rp73,22 Miliar dari beban APBN sebelumnya yang diatur dalam Perpres 68 tahun 2010 mencapai Rp90,64 miliar.

Estimasi Tambahan Anggaran Subsidi DP Mobil Pejabat Negara

Andai saja Jokowi peduli pada peningkatan kualitas pendidikan rakyatnya, maka dari anggaran untuk tambahan subsidi uang muka kendaraan pejabat negara sebesar Rp73,22 miliar dapat digunakan untuk mencetak sebanyak 1.220 Sarjana (S1) baru dibidang pertanian, perikanan, kesehatan, pendidikan dll tanpa dibebani biaya BOP selama 4 tahun. Sungguh disayangkan, alasan pemberian tambahan uang muka kendaraan tersebut karena dampak inflasi yang menyebabkan harga barang mengalami kenaikan. Padahal, disisi yang sama rakyat juga sedang mengalami goncangan kenaikan harga sebagai dampak kebijakan kenaikan harga BBM. Apakah hal ini pertanda bahwa Presiden Jokowi lebih peduli pada kendaraan Pejabat Negara ketimbang kesusahan rakyatnya? wallahu alam..
Kenyatannya, kesabaran rakyat kembali diuji disini!

Harga BBM 2015

Aturan Kepala Sekolah Wajib Publikasi Anggaran Sekolah dan Madrasah Di Jakarta!


Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 140 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta tentang Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah.

Pada tanggal 26 Januari 2015 ditetapkan Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Dki Jakarta No. 39 Tahun 2015 dan No. 85 Tahun 2015 Tentang Rincian Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah/Madrasah.

Point-point Keputusan ini sebagai berikut:
KESATU: RKAS/M merupakan acuan dalam pemenuhan seluruh biaya kegiatan sekolah/madrasah.

KEDUA: Rincian kegiatan yang dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum pada lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA: RKAS/M disusun oleh Tim Perumus yang terdiri atas unsur Pimpinan Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Komite Sekolah/Madrasah dan Sekolah/Madrasah sebelum tahun pelajaran.

KEEMPAT: Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah disahkan oleh :
1. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan setelah terlebih dahulu diperiksa oleh Pengawas TK/SD wilayah masing-masing untuk TK Negeri dan SD Negeri.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten setelah terlebih dahulu diperiksa oleh Pengawas Madrasah untuk MI Negeri, dan MTs Negeri.
3. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah setelah terlebih dahulu diperiksa oleh Pengawas Madrasah dan direkomendasikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten, untuk MA Negeri.
4. Kepala Suku Dinas Pendidikan setelah terlebih dahulu diperiksa oleh Pengawas Sekolah dan direkomendasikan oleh Kepala Seksi Kecamatan dan Kepala Seksi Persekolahan, untuk SMP Negeri, SMA Negeri, dan SMK Negeri.
5. Kepala Suku Dinas Pendidikan setelah terlebih dahulu diperiksa oleh Pengawas PLB dan direkomendasikan oleh Kepala Seksi Kecamatan untuk SLB Negeri.

KELIMA: Kepala Sekolah/Madrasah wajib mempublikasikan dan menginformasikan seluruh sumber dana yang diterima dari APBD, APBN, dan sumbangan masyarakat, kepada para guru, komite sekolah/madrasah, dan orang tua peserta didik/masyarakat, dalam e-RKAS/M dan di tempat yang representatif di lingkungan sekolah/madrasah.

KEENAM: Monitoring pelaksanaan dan evaluasi penggunaan RKAS/M dilakukan secara periodik minimal setiap triwulan dengan menugaskan Pengawas Sekolah/Madrasah dan melaporkan secara berjenjang dari Kepala Seksi Kecamatan/kepala seksi pendidikan madrasah kota/kabupaten kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag, serta Kepala Suku Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag kepada Kepala Dinas Pendidikan/Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Keputusan Bersama RKA Sekolah dan Madrasah di DKI Jakarta