Gerakan Tagih Janji #GERGAJI


Siaran Pers #GERGAJI

TAHUN POLITIK: LUNASI ATAU INGKAR MANDAT?

Konteks
Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemilihan Umum (Pemilu) anggota legislatif akan berlangsung pada awal April 2014. Saat ini, partai politik (parpol) mulai melakukan proses rekrutmen calon anggota legislatif (caleg) untuk DPR/D. Setiap parpol akan menempatkan mereka pada Daftar Calon Sementara (DCS) untuk kemudian diverifikasi hingga ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU.

Bersamaan dengan proses rekrutmen caleg yang sedang berjalan, sebagian parpol mengkonfirmasi kebijakan untuk mendorong bahkan memprioritaskan anggota DPR periode 2009-2014 (yang berasal dari parpol yang sama) untuk dicalonkan kembali. Model pencalonan seperti ini rupanya tidak disertai dengan informasi yang memadai tentang parameter parpol dan achievement anggota DPR petahana (incumbent), sehingga sangat beralasan terdaftar sebagai caleg 2014-2019. Bahkan bagaimana parpol memposisikan kinerja mereka yang selama ini duduk sebagai anggota DPR periode 2009-2014, juga tidak diketahui.

Langkah parpol mencalonkan kembali anggota DPR/D periode 2009-2014 pada Pemilu 2014 tanpa dilengkapi dengan sejumlah evaluasi kinerja sangat disesalkan. Keputusan ini hanya akan menghasilkan anggota DPR/D terpilih tanpa kepastian tentang orientasi perubahan dan keberpihakan. Parpol memiliki otoritas dalam menentukan caleg, tapi bukan berarti seleksi yang dilakukan secara ketat dan terencana bisa dipinggirkan begitu saja. Parpol memerlukan basis penilaian yang bisa diuji dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

Bersolek atau Ingkar Mandat
Kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR hingga tingkat kedisiplinan yang rendah dalam menghadiri rapat-rapat alat kelengkapan telah menuai ketidakpercayaan rakyat kepada wakilnya dan parlemen. Situasi ini bisa semakin mengkhawatirkan manakala parpol tidak responsif dalam menyiapkan para wakil rakyat yang lebih serius dalam menciptakan tren perbaikan kinerja parlemen serta parpol yang lebih sehat dan demokratis.

Parpol dituntut untuk sigap, termasuk pada 2013 yang dianggap sebagai tahun politik. Inilah momentum kritis. Apakah parpol mau bersolek diri, membentuk karakter yang siap berbenah secara substansial di berbagai peran melalui kader-kader terbaik atau malah mengingkari mandat representasi dan memanipulasi kiprah demi pragmatisme dan transaksional.

Menjelang pelaksanaan Pemilu 2014 dan waktu yang makin singkat, upaya mempersolek sebenarnya bisa dimulai dari penentuan dan pelembagaan standar pencalegan, khususnya bagi calon petahana. Mereka bagian dari perjalanan DPR periode 2009-2014, yang sebagian kinerjanya masih belum memuaskan. Standar dimaksud semakin dibutuhkan karena disinyalir kinerja anggota DPR cenderung menurun dan minim akselerasi. Mereka diduga sibuk bersiap diri mengakumulasi sejumlah modal dan dukungan untuk bertarung lagi dalam Pemilu 2014.

Guna merintis kesadaran kolektif masyarakat terhadap momentum kritis di atas, kami dari sejumlah organisasi non pemerintah yang tergabung dalam Gerakan Tagih Janji (GERGAJI), menuntut kepada parpol agar:

1. Mendokumentasikan dan mempresentasikan kinerja anggota fraksi selama kurun waktu 2009-2013 kepada masyarakat sehingga diperoleh pengetahuan tentang aktualisasi anggota DPR di berbagai fungsi (legislasi, pengawasan, dan anggaran) dan inisiatif membangun parlemen yang berintegritas. Ini juga secara tidak langsung merupakan perintah Pasal 80 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2009 (UU MD3) dan Pasal 18 ayat (6) Tata Tertib DPR; dan
2. Melembagakan kriteria perekrutan, seleksi, dan penyajian profil caleg secara patut dan accessible. Tuntutan ini semakin relevan bagi caleg petahana agar bisa diketahui aktualisasinya sebagai wakil rakyat.

Jakarta, 21 Februari 2013
GERGAJI
(Gerakan Tagih Janji)

Inisiatif oleh:
Indonesia Corruption Watch (ICW)
Indonesia Parliamentary Center (IPC)
Indonesia Budget Center (IBC)
Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA)
Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)
Transparency International Indonesia (TII)
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK)
Komite Pemilih Indonesia (TePI)