PETA PENGATURAN KEUANGAN PARPOL


INDONESIA BUDGET CENTER

PETA PENGATURAN KEUANGAN PARPOL DALAM UU 2/2008 jo UU 2/2011 TTG PARPOL

 

Isu Pengaturan

PASAL

PENGATURAN

KETERANGAN

Pengertian Keuangan PARPOL
  • Psl 1 ayat 5 UU 2/2008 jo UU 2/2011
Semua hak dan kewajiban PARPOL yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab PARPOL Dalam UU 31 TH 2002 (lama) tidak mencantumkan defenisi keuangan parpol (langkah maju). Sayangnya, di UU baru masih minimalis dimana belum mengatur soal APB-P untuk memudahkan pengaturan AD-RT Parpol.
Kewajiban memiliki aturan main Keuangan PARPOL dalam AD
  • Psl 2 ayat 4 huruf i UU 2/2008
  • Psl 2 ayat 4 huruf l UU 2/2011
  • Psl 47 ayat 1 UU 2/2008 jo UU 2/2011
    • AD PARPOL harus memuat ketentuan keuangan PARPOL
    • Sanksi administrasi berupa penolakan pendaftaran PARPOL sebagai Badan Hukum oleh Kementerian, apabila PARPOL tidak memenuhi  akte pendirian partai tidak memuat aturan main keuangan Partai dalam AD
    • Untuk mengetahui kesiapan keuangan sebuah Partai, namun belum dapat mencerminkan sebuah partai melakukannya.
    • Parpol baru masih lemah dan bahkan tidak melaksanakan sistem pencatatan keuangan.
Kewajiban sebagai Badan Hukum mempunyai Rekening PARPOL
  • Psl 3 ayat 2 huruf e UU 2/2008 jo UU 2/2011
  • Psl 47 ayat 1 UU 2/2008 jo UU 2/2011
    • Dalam persyaratan PARPOLsebagai badan hukum harus memiliki rekening atas nama PARPOL
    • Sanksi administrasi berupa penolakan pendaftaran PARPOL sebagai Badan Hukum oleh Kementerian, apabila PARPOL tidak memiliki rekening atas nama PARPOL.
    • Rekening hanya dijadikan sebagai prasarat, dan tidak digunakan sebagai rekening transaksi (menggunakan rekening lain).
Hak atas Bantuan Keuangan dari Negara Psl 12 huruf k UU 2/2008 jo UU 2/2011 Hak PARPOL memperoleh subsidi dari APBN/APBD Dukungan dana dari anggota, kader dan masyarakat belum diatur sebagai bagian dari HAK Parpol
Pertanggung jawaban Dana Bantuan PARPOL dari APBN/APBD
  • Psl 13 huruf i UU 2/2008 jo UU 2/2011
  • Psl 47 ayat 3 UU 2/2008 jo UU 2/2011
  • Psl 34A ayat 1UU 2/2011
  • PARPOL WAJIB menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 tahun sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh BPK
  • Sanksi administratif berupa penghentian bantuan APBN/D sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.
  • PARPOL WAJIB menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD kepada BPK secara berkala 1 tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  • · Laporan penggunaan dana APBN/APBD yang telah di audit BPK, disampaikan oleh Parpol kepada Depdagri.
  • · Tidak diatur pertanggungjawaban terkait dana sumbangan perseorangan dan Perusahaan
  

  • · Kewajiban ini menyampaikan laporan hanya kepada BPK
Audit Dana Banpol Psl 34A ayat (2) dan (3) UU 2/2011
  • Audit laporan penerimaan dan pengeluaran dana banpol dilakukan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  • Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran disampaikan kepada PARPOL paling lambat 1 bulan setelah diaudit.
  • · Banyak PARPOL yang tidak menyampaikan laporan dana BANPOL
Kewajiban membuat catatan Sumbangan Dana PARPOL
  • Psl 13 huruf h UU 2/2008 jo UU 2/2011
  • Psl 47 ayat 2 UU 2/2008 jo UU 2/2011
    • Kewajiban PARPOL untuk membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat.
    • Sanksi administratif berupa teguran oleh Pemerintah
    • Meski ada kewajiban membuat pembukuan sumbangan, namun tidak diatur secara jelas jenis pembukuan yang bisa diakses public.
    • Ketentuan sanksi ini RANCU, karena tidak ada lembaga pemerintah yang memiliki wewenang untuk menegur PARPOL yang tidak melakukan pembukuan dana sumbangan.
Kewajiban memiliki Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu
  • Psl 13 huruf j UU 2/2008 jo UU 2/2011
  • Psl 47 ayat 4 UU 2/2008 jo UU 2/2011
    • Kewajiban PARPOL memiliki rekening khusus terkait Kampanye Pemilu.
  • Sanksi administratif berupa teguran oleh KPU
  • Hanya berlaku bagi parpol peserta pemilu.
Sumber Dana PARPOL
  • Psl 34 ayat (1) dan (3)  UU 2/2008
  • PARPOL dapat memperoleh dana dari:
  1. Iuran anggota
  2. Sumbangan yang SAH menurut hukum
  3. Bantuan dana dari APBN/APBD.
Ketentuan dana Banpol APBN/D:

  1. Pemberian secara proporsional
  2. Kepada PARPOL yang mendapatkan kursi di DPR dan DPRD Prop/Kab/Kota
  3. Menurut jumlah perolehan SUARA
  • Ada penegasan kewajiban membuat laporan penggunaan Banpol kepada Partai Politik yang diatur lewat PP.
Bentuk Sumbangan Psl 34 ayat 2  UU 2/2008 jo UU 2/2011 Berupa Uang, Barang dan atau Jasa.
Batasan Sumbangan
  • Psl 35 ayat 1  UU 2/2008
  • Psl 35 ayat 1 UU 2/2011
  • Psl 49 ayat (1), (2) dan (3) UU 2/2008 jo UU 2/2011
    • Batasan sumbangan dana PARPOL:
  1. Perseorangan anggota PARPOL diatur dalam AD-ART
  2. Perseorangan bukan anggota PARPOL, Maksimal Rp 1 Milyar/Orang/Tahun anggaran
  3. Perusahaan/Badan usaha, Maksimal Rp 7,5 Milyar/ perusahaan/badan usaha Per-tahun anggaran.
  • SANKSI PIDANA, apabila melebihi batasan sumbangan:
  1. a.     Pemberi (perseorangan/Badan Hukum):

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang disumbangkannya

  1. b.     Penerima (pengurus PARPOL):

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterima

  1. Sumbangan yang diterima PARPOL yang melebihi batas ketentuan disita untuk negara
  • Tertutupnya laporan penyumbang parpol dari perseorangan dan perusahaan sehingga pelanggaran batasan sumbangan dan penerimaan dana dari sumber dilarang (penyumbang tidak jelas, hasil kejahatan, dan asing) dapat dengan mudah ditutupi.

 

Prinsip Sumbangan Dana PARPOL Psl 35 ayat 2  UU 2/2008 jo UU 2/2011 Sumbangan didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian PARPOL. Prinsip terbuka belum mampu menekan partai untuk lebih transparan dalam keuangannya.
Penggunaan dana PARPOL (sumbangan dan subsidi Negara)
  • Psl 36 ayat 1  UU 2/2008 jo UU 2/2011
  • Psl 34 ayat (3a), (3b) dan ayat 4 UU 2/2011
    • Sumber keuangan merupakan pendapatan PARPOL untuk digunakan dalam pelaksanaan program (Pendidikan politik, dan Operasional Sekretariat PARPOL)
    • Khusus dana Banpol dari APBN/D diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota PARPOL dan masyarakat.
Pendidikan Politik berkaitan dengan kegiatan: a) Pendalaman mengenai 4 pilar berbangsa dan bernegara; b) Pemahaman mengenai hak dan kewajiban WNI dalam membangun etika dan budaya politik; c) pengkaderan anggota PARPOL secara berjenjang dan berkelanjutan.
Mekanisme penerimaan dan penggunaan dana Psl 36 ayat 2  UU 2/2008 jo UU 2/2011 Penerimaan dan pengeluaran keuangan PARPOL dikelola melalui rekening kas umum PARPOL. Tidak ada ketentuan SANKSI, apabila PARPOL melakukan transaksi tidak melalui rekening kas umum Parpol.
Kewajiban mencatat penerimaan dan pengeluaran dana PARPOL Psl 36 ayat 3  UU 2/2008 jo UU 2/2011 Pengurus Parpol di setiap tingkatan melakukan pencatatan atas semua penerimaan dan pengeluaran keuangan Parpol
  • Tidak ada ketentuan SANKSI (perdata maupun pidana) apabila PARPOL tidak melakukan pencatatan penerimaan pengeluaran dana partai
Laporan dan Publikasi penerimaan dan penggunaan dana PARPOL
  • Psl 37 UU 2/2008 jo UU 2/2011
  • Psl 38 UU 2/2008 jo UU 2/2011
    • Pengurus PARPOL di setiap tingkatan organisasi menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir
    • Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan PARPOL TERBUKA untuk diketahui masyarakat.
(tidak jelas melalui apa diumumkan).
  • Tidak ada ketentuan SANKSI (perdata maupun pidana) apabila PARPOL tidak mengaudit keuangannya.
  • Pengelolaan keuangan PARPOL diatur lebih lanjut dalam AD-ART.
  • Tidak ada ketentuan SANKSI apabila PARPOL tidak mengumumkan hasil pemeriksaan kepada public.
Audit dan Pelaporan Keuangan PARPOL Psl 39 UU 2/2008 jo UU 2/2011
  • Pengelolaan keuangan PARPOL dilakukan secara transparan dan akuntabel.
  • Pengelolaan keuangan PARPOL diaudit oleh akuntan publik  (terdaftar di IAI) setiap 1 tahun dan diumumkan secara periodik (dipublikasikan setiap setahun sekali melalui media massa)
  • PARPOL WAJIB membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana (?) yang meliputi: a) Laporan realisasi anggaran PARPOL; b) Laporan neraca; c) Laporan arus kas.
  • Tidak jelas model transparansi dan akuntabilitas seperti apa mengenai dana parpol.
  • Pemilihan akuntan publik oleh Parpol masih memungkinkan penyiasatan laporan hasil audit.
  • Tidak ada ketentuan SANKSI (perdata maupun pidana) apabila PARPOL tidak mengaudit keuangannya.
Pengawasan PARPOL
  • Psl 46 UU 2/2008 jo UU 2/2011
    • Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang secara fungsional.
    • Pengawasan eksternal dari pemerintah hanya terkait administrasi pembentukan partai dan sumber dana Partai dari Negara.
    • Pengawasan oleh konstituen tidak diatur.
Larangan bagi PARPOL terkait Keuangan PARPOL
  • Psl 40 ayat 3 huruf a UU 2/2008 jo UU 2/2011
  • Psl 48 ayat 4 UU 2/2008 jo UU 2/2011
    • Menerima dari atau memberikan kepada pihak ASING sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan per-UU
    • Sanksi Pidana bagi pengurus PARPOL, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.
    • Pihak Asing adalah warga negara asing, pemerintahan asing, atau organisasi kemasyarakatan asing.
  • Psl 40 ayat 3 huruf b UU 2/2008 jo UU 2/2011
  • Psl 48 ayat 5 UU 2/2008 jo UU 2/2011
    • Menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan IDENTITAS yang jelas.
    • Sanksi Pidana bagi pengurus PARPOL, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.
Identitas yang jelas adalah nama dan alamat lengkap perseorangan atau perusahaan dan/ atau badan usaha.
  • Psl 40 ayat huruf c UU 2/2008 jo UU 2/2011
  • Psl 48 ayat 5 UU 2/2008 jo UU 2/2011
    • Menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam per-UU.
    • Sanksi Pidana bagi pengurus PARPOL, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.
Menghindari kooptasi berlebihan dari laur Parpol dan segelintir elit Parpol
  • Psl 40 ayat 3 huruf d UU 2/2008 jo UU 2/2011
  • Psl 48 ayat 5 UU 2/2008 jo UU 2/2011
    • Meminta atau menerima dana dari BUMN, BUMD, dan BUM Desa/sebutan lainnya.
    • Sanksi Pidana bagi pengurus PARPOL, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya
Menghindari kooptasi Parpol terhadap departemen/instansi pemerintah dan perusahaan pemerintah
  • Psl 40 ayat 3 huruf e UU 2/2008 jo UU 2/2011
  • Menggunakan fraksi di MPR, DPR, DPRD sebagai sumber pendanaan Parpol
  • Sanksi administratif yang ditetapkan oleh badan/lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat PARPOL beserta anggotanya, apabila menggunakan kewenangan fraksi sebagai pendanaan Parpol.
  • Tidak termasuk sumbangan dari anggota fraksi.
  • Psl 40 ayat 4 UU 2/2008 jo UU 2/2011
  • Psl 48 ayat 6 UU 2/2008 jo UU 2/2011
    • PARPOL dilarang mendirikan Badan Usaha, atau memiliki saham suatu badan usaha.
    • Sanksi administratif berupa pembekuan sementara kepengurusan PARPOL yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri serta aset dan sahamnya disita untuk negara