Usut Tuntas Kejahatan Anggaran di Parlemen


Press Release

Usut Tuntas Kejahatan Anggaran di Parlemen

Anggaran Negara (APBN/APBD) adalah sebagai instrumen pembangunan untuk mencapai cita-cita Negara yang adil dan sejahtera. Namun pada prakteknya, pembagian kue APBN oleh pemerintah melenceng dari harapan publik.  Masalah lainnya adalah proses penganggaran ditenggarai masih memberikan peluang mafia anggaran yang menyuburkan praktek korupsi dilingkungan pemerintah dan parlemen sehingga menjadikan anggaran pembangunan tidak seluruhnya sampai ke rakyat.

Mencuatnya isu terkait dugaan “penjahat anggaran” ditubuh parlemen akhir-akhir ini, seperti dugaan praktek calo anggaran dalam kasus Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dan kasus Sesmenpora, hanyalah puncak gunung es korupsi anggaran sebagai akibat dari buruknya proses penganggaran di tubuh parlemen.

Buruknya proses penganggaran ini, dapat melanggengkan dan menyuburkan praktek kejahatan anggaran di parlemen. Indonesia Budget Center mencatat bahwa dugaan praktek kejahatan anggaran tersebut semakin menguat dan terus berlangsung, indikasinya adalah:

1. Statement Waode Nurhayati, Pimpinan Banggar, dan catatan penelusuran Tempo terhadap Kepala daerah dan Pengusaha mengenai tarif dan modus per-caloan anggaran di senayan.

Kutipan dpid

 

diolah dari berbagai sumber

2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-662/MK.07/2010 tanggal 13 desember 2010 perihal alokasi DPID tahun anggaran 2011, yang isinya meminta klarifikasi pimpinan Badan Anggaran mengenai 32 daerah (3 propinsi dan 29 kab/kota) yang memenuhi syarat dan kriteria tetapi tidak mendapatkan jatah alokasi DPID 2011.

3. Surat balasan dari Pimpinan DPR Nomor AG/9473/DPRRI/XII/2010 tanggal 27 desember 2010 (tertanda Anis Matta), perihal permintaan klarifikasi Menkeu, hanya dijawab singkat bahwa dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) tahun 2011 telah final.

4. Munculnya dana transfer di pos dana penyesuaian yang bersifat ad hoc, dimana penentuan dan penetapan kriteria daerah lokasi sasaran dan besaran jumlahnya berpotensi menimbulkan celah transaksi anggaran, seperti pos DPID, DISP, DPDF -PPD, DPIPD, DPIP.

Dana Penyesuaian APBN

5. Tinggi perkara kasus korupsi anggota DPR dan DPRD dibandingkan dengan pejabat negara lainnya (kepala kementrian/lembaga, Dubes, Komisioner, Gubernur), dimana dalam 4 tahun terakhir (2007-2010), KPK menangani 43 perkara tindak pindana korupsi yang dilakukan anggota DPR dan DPRD. Dari jumlah tersebut sebanyak 24 perkara berada di institusi DPR.

Perkara Korupsi 2004-2010

Berdasarkan indikasi diatas, masalah-masalah tersebut berpotensi menyalahi ketentuan pasal 3 ayat 1 UU 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, dimana Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Untuk itu, kami menuntut:

  1. KPK segera melakukan penyelidikan dugaan kasus calo anggaran khususnya menyangkut dana DPID tahun anggaran 2011.
  2. DPR segera mereformasi sistem dan mekanisme pembahasan APBN-P 2011 dan seterusnya baik di Komisi-Komisi maupun Badan Anggaran dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada publik terkait draft dokumen anggaran yang telah disusun, dibahas dan ditetapkan.

 

Jakarta, 13 Juni 2011

INDONESIA BUDGET CENTER (IBC)

CP:      Roy Salam