6 (ENAM) CELAH PENYUBUR MAFIA ANGGARAN


Siaran Pers

6 (ENAM) CELAH PENYUBUR MAFIA ANGGARAN

Kondisi Terkini

Mencuatnya kasus korupsi wisma atlit Sea Games yang melibatkan Muhamad Nazaruddin, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus bendahara Partai Demokrat, atau kasus dugaan korupsi terkait alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID), hanyalah puncak gunung es dari buruknya sistem perencanaan anggaran yang melanggengkan dan menyuburkan praktek kejahatan anggaran oleh eksekutif maupun legislatif. Hal ini pula menegaskan kegagalan pelaksanaan fungsi anggaran DPR dalam mewujudkan politik anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai mandat undang-undang serta mendorong kebijakan alokasi anggaran yang pro rakyat.

Praktek kejahatan anggaran yang diduga melibatkan para wakil rakyat sudah menjadi rahasia umum. Data penelusuran Indonesia Budget Centre (IBC) menunjukkan, terdapat 63 anggota DPR sejak periode 1999 s/d periode 2014, terlibat dalam kasus korupsi dengan berbagai modus. Sebanyak 52% diantaranya merupakan kasus korupsi terkait kebijakan anggaran dan pemalsuan administrasi. Sisanya adalah kasus korupsi penyelewengan jabatan dalam pemilihan pejabat negara.

 

Celah Mafia Anggaran

Koalisi Anti Mafia Anggaran mengidentifikasi setidaknya ada 6 (enam) celah yang memungkinkan mafia anggaran bekerja. Enam celah tersebut antara lain:

  1. Bertambahnya Kekuasaan DPR dalam Penganggaran

Banggar memiliki  wewenang menentukan besaran plafon anggaran, baik penerimaan maupun pengeluaran. Bahkan hingga menentukan pula perusahaan-perusahaan yang melaksanakan sejumlah proyek. Banggar bisa lebih detail mengetahui perencanaan anggaran. Kondisi tersebut rentan akan timbulnya praktek penyimpangan anggaran yang sebelumnya berpusat di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kementerian Keuangan. Perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal 107 UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Banggar sebenarnya hanya membahas alokasi anggaran yang diputuskan di komisi. Namun kemudian, kewenangan Banggar cenderung mengaburkan proses di Komisi dan lebih tertarik memutuskan alokasi anggaran berdasarkan kepentingan politik.

2. Adanya Ruang Hitam dalam Tahapan Penyusunan Anggaran  ( tidak transparan dan Koruptif)

Dalam proses penyusunan anggaran, mulai dari perencanaan sampai pada penetapan, seringkali tidak transparan dan beberapa rapat cenderung tertutup, misalnya saat rapat panitia kerja (Panja). Situasi ini rawan, karena pertama, saat rapat kerja (raker) Banggar dengan Menteri Keuangan, BAPPENAS, dan Gubernur Bank Indonesia, penyampaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) , Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam Rencana APBN; hingga pembentukan Panja. Biasanya mulai terlihat adanya upaya pembagian-pembagian kue anggaran.

Proses (rawan) kedua, di waktu bersamaan, raker Komisi VII dan Komisi XI dengan mitra kerjanya.  Pembahasan asumsi dasar; raker Komisi I s/d Komisi XI dengan mitra kerjanya: Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) (disampaikan secara tertulis kepada Banggar untuk disinkronisasi). Biasanya hasil dari rapat ini adalah detail anggaran (yang lebih rigit) sebagai hasil  kompromi antara Komisi dengan beberapa kementrian. Sehingga hasilnya lebih mudah untuk “sinkronisasi” dengan Banggar.

Pada dua proses tersebut, biasanya dua hal yang menjadi transaksional Pertama, tawaran mempercepat proses pengisian daftar isian pelaksanaan anggaran. Kedua, tambahan anggaran yang melebihi usul kementerian atau lembaga.

3. Memunculkan Pos Alokasi di Luar UU  No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Dalam UU No. 17 Tahun 2003 sebenarnya hanya dikenal Dana Perimbangan. Namun beberapa waktu lalu, muncul alokasi anggaran di luar ketentuan resmi yaitu Dana Penyesuaian dan Percepatan Pembangunan, yang dimunculkan oleh Banggar. Hal ini berawal dari celah antara pendapatan dan belanja negara. Sehingga selisihnya sering dimanfaatkan oleh aktor mafia anggaran untuk dialokasikan dengan alasan untuk daerah. Padahal dalam ketentuan undang-undang belum ada.

4. Tidak ada RDPU dengan Masyarakat saat Penentuan Anggaran

Walaupun APBN sudah berbentuk undang-undang namun berbeda dengan undang-undang seperti biasanya. Jika setiap undang-undang sebelum pengesahan harus melalui proses Rapat Dengar  Pendapat Umum (RDPU) dengan Masyarakat, namun ironisnya saat pembahasan RUU APBN tidak dilakukan. Hal ini berdampak pada pembahasan yang cenderung elitis. Selain itu, proses pembahasan yang kental dengan nuansa politik dan tertutup, menjadikan proses penganggaran itu sendiri menjadi tidak transparan.

5. Adanya Ketimpangan antara Rencana Alokasi dengan Kebutuhan Daerah atau Konstituen

Prinsip alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan  tidak diindahkan. Sehingga proses diduga menjadi elitis dan tidak berdasarkan kebutuhan konstituen. Banggar kurang memperbarui data riil di lapangan sehingga alokasinya cenderung kepada kepentingan politik semata. Dokumen sebagai perencanaan sering kali tidak relevan dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, tidak ada proses uji efisiensi dalam alokasi anggaran. Akibatnya tidak ada proses check and balance untuk mengukur keakuratan alokasi anggaran agar sesuai dengan kebutuhan daerah.

6. Adanya hukum “Memancing Uang dengan Uang”

Yang terjadi kemudian adalah dalam menentukan besaran anggaran untuk daerah, ada proses jual beli alokasi. Misalnya, ketika daerah mengusulkan untuk meminta anggaran, untuk memperlancar harus disertai dengan memberikan fee terlebih dahulu kepada  beberapa (aktor) mafia anggaran. Hal ini dimungkinkan agar anggaran dapat mengucur ke daerah.

Dari analisis terhadap enam celah tersebut, Koalisi Anti Mafia Anggaran merekomendasikan sekaligus mendesak kepada pihak-pihak berikut:

  • 1. DPR segera mereformasi sistem dan mekanisme pembahasan APBN dan seterusnya baik di Komisi-Komisi maupun Banggar dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada publik terkait draf dokumen anggaran yang telah disusun, dibahas, dan ditetapkan.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan tindakan preventif dan upaya hukum terhadap beberapa modus calo anggaran khususnya menyangkut dana DPID tahun anggaran 2011.

Jakarta, 21 Agustus 2011

KOALISI ANTI MAFIA ANGGARAN

(Indonesia Budget Center (IBC), Indonesia Corruption Wacth (ICW), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), YLBHI, LBH Jakarta, YAPPIKA, IPC)