ANGGARAN PLESIRAN DPR 2013 Naik 77 Persen


Akuntabilitas Dana Plesiran DPR: 2013 Naik 77%

by Roy Salam (peneliti senior IBC) 

Tidak elok cara anggota DPR menjawab kritik publik terkait tidak efektifnya beberapa kegiatan studi banding atau kunker mereka, dengan membandingkan kecilnya anggaran perjalanan dinas mereka versus besarnya biaya perjalanan dinas kementerian/lembaga. Bagaimanapun rakyat telah memberikan mandat kepada DPR untuk mengawasi kinerja pemerintah (eksekutif) melalui hak budget mereka untuk mengerem pemborosan anggaran perjalanan dinas di lingkungan eksekutif..Tentu saja, saya memberikan apresiasi poisitif atas inisiatif sebagian kecil anggota DPR yang masih memiliki dedikasi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas ditubuh DPR, dimana ketika melakukan kegiatan kunker ke luar negeri, mereka membuat laporan kunker dan mempublikasi kepada masyarakat sebagaimana pasal 79 huruf f UU 27/2009 tentang MD3 mewajibkan anggota untuk taat pada prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Plesiran DPR 2013

Publik sulit untuk mengetahui pengaruh apa dan seberapa signifikan hasil studi banding terhadap peningkatan kualitas legislasi. Sekedar kita untuk tahu dan bagaimana mendapatkan hasil studi banding (misalnya dalam bentuk laporan atau dokumentasi proses dalam bentuk tertulis) ternyata sulit. Penyebabnya? Mulai dari tidak tahu ada dimana atau berhubungan dengan siapa (itu dengan asumsi laporan dimaksud memang tersedia tapi belum dipublikasikan atau sulit diketahui ruang publikasinya), bisa jadi juga dokumen laporan tersebut memang tidak untuk dipublikasikan, atau bahkan tidak dibuat sama sekali.

Meskipun Pasal 143 ayat (4) dan ayat (5) Tata Tertib DPR mengatur tentang mekanisme perencanaan atau pengusulan kegiatan studi banding yang diajukan oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran, namun tidak memerintahkan publikasi perencanaan maupun laporan hasil studi banding. Akibatnya prinsip transparansi dan akuntabilitas jadi terabaikan.

DANA KUNKER 2013

 

DANA KUNKER2

RAWAN PENYIMPANGAN

Kegiatan pelesiran anggota DPR sangat tidak efektif bahkan hanya memboroskan uang negara. Dari sisi kinerja, hasil kunker tidak terinternalisasi diantara anggota DPR bahkan tidak digunakan dalam pembahasan RUU. Sedangkan dari sisi keuangan, pertangungjawaban dana kunker sarat penyimpangan. Mekanisme akuntabilitas keuangan internal DPR masih memprihatinkan. Berdasarkan audit BPK pada juni 2009, menyatakan disclamer (tidak menyatakan pendapat) atas pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam dan luar negri Pimpinan dan Anggota DPR RI TA.2007 dan 2008 yang seluruhnya berjumlah Rp 341,34 Milyar. Pertanggungjawaban perjalanan dinas masih konvesional dan rawan penyimpangan. Pertanggungjawaban perjalanan dinas DPR masih menggunakan PP 61 tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPR RI pasal 6 yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban perjalanan dinas adalah SPPD dan kuitansi/tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas atas nama yang bersangkutan. Padahal PP 61 tahun 1990 ini sudah tidak sesuai dengan tiga paket UU Keuangan Negara, yaitu UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang telah mengamanatkan untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara Pemerintah.

Tahun 2007, Menteri Keuangan menetapkan PMK Nomor: 45/PMK.05/2007 tanggal 25 April 2007 dan dirubah melalui PMK Nomor: 62/PMK.05/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. Sesuai pasal 19 PMK 45/PMK.05/2007 disebutkan bahwa dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas terdiri atas SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transport dan biaya penginapan. Namun saat itu, Pimpinan DPR keberatan penggunan aturan Menkeu di DPR. Ketua DPR RI melalui surat Nomor: KU.00/6122/DPRRI/2007 tanggal 18 Juli 2007 menyampaikan kepada Menteri Keuangan bahwa hasil pertemuan pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi dan alat kelengkapan DPR lainnya menyepakati bahwa pertanggungjawaban perjalanan dinas pimpinan dan anggota dewan tetap berpedoman pada PP 61 Tahun 1990, dan masih digunakan hingga sampai saat ini.

Rekomendasi

Berdasarkan kondisi diatas, perlu upaya keras untuk menciptakan kelembagaan legislative yang transparan dan akuntabel, terutama soal pengelolaan anggaran parlemen. Aspek manfaat, efektitifias dan efisiensi anggaran penting untuk di perhatikan lembaga DPR sebagai lembaga yang memiliki fungsi budgeting dan pengawasan. Merespon tuntutan akuntabilitas kelembagaan DPR, maka IBC menekankan agar DPR segera merevisi PP 61 tahun 1990 yang sudah tidak sesuai lagi dengan spirit reformasi keuangan Negara serta menimbulkan sisi pemborosan dan penyimpangan anggaran.

Jakarta, 23 November 2011