“DPR LUMPUHKAN KPK”


Siaran Pers

“DPR LUMPUHKAN KPK”

Setidaknya hingga Masa Sidang I Tahun Sidang 2012-2013 berakhir (25 Oktober 2012), merupakan periode krusial terhadap 2 (dua) hal terkait eksistensi KPK secara tidak langsung, yaitu pembahasan RUU APBN 2013, yang salah satunya akan menentukan kepastikan alokasi gedung KPK dan (ii) keberlangsungan proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU KPK oleh Badan Legislasi (Baleg).

Apa yang kita amati dalam beberapa tahun terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu aktor “pelumpuh” terhadap upaya pemberantasan korupsi. Upaya  pelemahan ini begitu nyata terlihat dalam 2 (dua) hal, yaitu upaya politisasi anggaran untuk menghambat pembangunan gedung KPK dan penggunaan fungsi legislasi untuk merevisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengarah pada pelumpuhan KPK.

Upaya pelumpuhan tersebut disinyalir dilatarbelakangi fakta bahwa saat ini KPK sangat gencar menangani kasus korupsi politik di DPR. Tercatat beberapa politisi dari berbagai partai politik dicokok oleh KPK (terlampir). Badan Anggaran (Banggar) yang disinyalir sebagai episentrum korupsi di DPR pun tidak luput dari pengawasan dan aksi KPK, sehingga politisi korup di DPR merasa terganggu dan melakukan upaya serangan balik menggunakan dua fungsinya yaitu penganggaran dan legislasi.

Anggaran pembangunan gedung KPK sebetulnya telah disetujui oleh DPR dan pemerintah melalui APBN 2012 dengan nilai Rp 72,8 milyar atau sekitar 4,7% dari seluruh usulan gedung baru untuk lembaga yudikatif yang ada. Namun dalam prakteknya, DPR justru berupaya menghalang-halangi pencairan anggaran untuk membangun gedung tersebut. DPR menyatakan bahwa anggaran KPK diberi tanda “bintang” sehingga tidak bisa digunakan.

Alasan yang digunakan juga cenderung dipaksakan. Awalnya DPR menyarankan agar KPK menggunakan gedung milik pemerintah yang tidak terpakai. Namun, alasan ini dimentahkan oleh pernyataan Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan bahwa tidak ada gedung yang bisa digunakan sesuai kebutuhan KPK. Perlu diingat bahwa KPK adalah lembaga penegak hukum yang membutuhkan sarana dan prasarana khusus untuk menunjang tugas dan kewenangannya dalam penegakan hukum seperti halnya kepolisian dan kejaksaan.

Jika dibandingkan dengan lembaga sektor penegakan hukum, anggaran pembangunan gedung kepolisian dan kejaksaan juga disetujui oleh DPR:

Pengadaan Gedung kpk

Namun ada perlakuan berbeda yang dilakukan oleh DPR. Ini mengisyaratkan bahwa fungsi anggaran DPR telah disalahgunakan untuk melemahkan lembaga anti-korupsi.

Alasan ini kemudian berubah. DPR beralih argumentasi dan malah mempertanyakan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Padahal KPK selalu menyampaikan laporan periodik (tahunan) kepada DPR, Presiden, dan BPK. Maka menjadi sangat aneh ketika DPR kembali mempertanyakan hal yang sama. Jika ingin lebih fair, kinerja DPR selama ini sebetulnya sangat buruk baik pada fungsi legislasi, pengawasan, hingga anggaran. Di lain pihak, ada begitu banyak anggota DPR yang malah menjadi tersangka, terdakwa, bahkan terpidana korupsi. Ada peningkatan jumlah anggota DPR yang menjadi “pesakitan” karena melakukan kejahatan korupsi.

Pelemahan kedua adalah dengan mempreteli instrumen kewenangan KPK terutama yang terkait penindakan hukum (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan). Upaya ini dilakukan melalui revisi terhadap UU 30 Tahun 2002. Bentuk upaya pelemahan diantaranya (i) kewenangan penututan KPK yang akan dipangkas oleh DPR; (ii) DPR juga akan mempersoalkan masa jabatan pimpinan pengganti KPK dan soal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); (iii) rencana pembentukan Dewan Pengawas KPK yang dibentuk DPR justru membuka potensi intervensi politik ke KPK sekaligus memperbesar kewenangan DPR; dan (iv) penyadapan KPK harus sesuai ijin pengadilan, padahal korupsi adalah extraordinary crime.

sikap fraksi gd kpk

Berdasarkan atas fakta di atas, Koalisi Penegak Citra Parlemen menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Cabut tanda “bintang” pada alokasi anggaran gedung KPK;
  2. Penggunaan fungsi anggaran DPR secara rasional dan tanpa subjektifitas politis;
  3. Membatalkan revisi terhadap UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mengeluarkannya dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010-2014;
  4. Meminta Presiden secara tegas untuk menolak revisi UU No 30 Tahun 2002 dalam pembahasan dengan DPR; dan
  5. Menghimbau kepada seluruh masyarakat, untuk bersama-sama melakukan perlawan terhadap semua upaya “pelemahan” dalam pemberantasan korupsi, khususnya pelumpuhan terhadap KPK secara sistematik yang dilakukan oleh DPR.

Lawan segala bentuk upaya pelumpuhan terhadap pemberantasan korupsi!

Jakarta, 30 September 2012

KOALISI PENEGAK CITRA PARLEMEN

Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Budget Center (IBC), Indonesia Corruption Watch (ICW), Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Fatayat NU

LAMPIRAN:

Anggaran Gedung K-L

 Kasus-kasus korupsi