Wajarkah Usulan Kenaikan Anggaran DPR?


Wajarkah Usulan Kenaikan Anggaran DPR?

Politicians and diapers should be changed frequently, and for the same reason (Eça de Queirós)

Dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada hari jumat 12 april 2013 kemaren, BURT mengajukan rancangan usulan pagu anggaran DPR untuk tahun anggaran 2014 mendatang. Berdasarkan dokumen yang diperoleh, IBC mencatat bahwa anggaran yang diajukan DPR sangat fantastis, mencapai Rp3,281 trilliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp283,17 milyar (9,4%) dibandingkan anggaran DPR tahun 2013 yang ditetapkan sebesar Rp2,998 trilyun. Peningkatan usulan anggaran ini harus dicermati publik, sebab merupakan kebiasaan DPR mengajukan budget besar tapi minim capaian dan hasil, terutama menyangkut kinerja dari 3 fungsi mereka. Cibiran publik mengenai perilaku buruk anggota DPR terus melilit lemahnya kinerja lembaga wakil rakyat.

Bila dicermati pengajuan pagu anggaran DPR setiap tahunnya menunjukkan fenomena lemahnya perencanaan penganggaran lembaga ini. DPR seringkali mengajukan permintaan dana yang sangat besar, tetapi anggaran yang ditetapkan tersebut berbeda jauh dengan pengeluaran riil mereka. Misalnya saja pada tahun 2010 lalu, anggaran DPR awalnya ditetapkan sebesar Rp1,94 trilyun lalu pada perubahan APBN anggaran mereka di naikkan sebesar Rp426,55 milyar (22%) menjadi Rp2,37 trilyun. Namun pada kenyataan, realisasi pengeluaran riil DPR tahun 2010 cuman sebesar Rp1,792 trilyun atau lebih rendah 25% dari anggaran yang diajukan.

Begitu pula di tahun 2011, awalnya BURT mengajukan anggaran Rp3,31 trilyun lalu ditetapkan dalam UU APBN menjadi Rp3,025 trilyun dan keputusan ini  berubah lagi pada perubahan APBN menjadi Rp2,445 dan diakhir periode anggaran 2011, yang direalisasikan berdasarkan pengeluaran riil DPR sebesar Rp1,742 trilyun atau lebih rendah 47% dari usulan pagu awal DPR.

GAP ANGGARAN DPR 2010-2014

Melihat situasi ini, apakah anggaran yang diajukan BURT benar-benar wajar dan realistis? ataukah memunculkan mark-up dan penyimpangan anggaran dikemudian hari?

Anggaran Mengikuti Fungsi

Sejatinya penyusunan dan penetapan anggaran harus mengikuti fungsi setiap lembaga negara. Prinsip ini dianut dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana telah digariskan dalam UU 17 tahun 2003 mengenai keuangan negara agar setiap rupiah dana yang digunakan memiliki manfaat yang signifikan bagi kepentingan masyarakat.

Setiap tahun DPR memperoleh anggaran yang cukup besar. Hal ini dimungkinkan karena DPR pula yang mengesahkan usulan dari alat kelengkapan mereka sendiri, ibaratnya seperti ungkapan dari DPR, oleh DPR, untuk DPR.

Menengok kebelakang dan mengukur torehan prestasi dan kinerja parlemen, rasanya tidak wajar apabila DPR mengajukan kenaikan anggaran. Fungsi pokok DPR dalam membuat dan menetapkan Undang-Undang dapat dikatakan memperoleh “raport merah”. Dalam 3 tahun terakhir, DPR hanya mampu menuntaskan 20% – 26% RUU dari yang ditargetkan setiap tahunnya.

Demikian pula pada fungsi anggaran, kewenangan membahas dan menetapkan anggaran justru disalahgunakan. Munculnya berbagai kasus korupsi anggaran yang tangani KPK justru melibatkan banyak anggota DPR. Hal ini menegaskan dugaan adanya praktek mafia anggaran ditubuh DPR adalah kenyataan.

LEGISLASI DPR

Kebiasaan membesar-besarkan usulan anggaran dibanding kebutuhan riil adalah tindakan yang tidak professional setiap lembaga negara, hal ini jauh dari prinsip money follow function. Apalagi lembaga DPR mengemban mandat untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam penggunaan anggaran Negara yang efisien dan efektif. Oleh karenanya, lembaga parlemen seharusnya memberikan contoh bagaimana pemanfaatan uang pajak rakyat dikelola secara baik, dimulai dari perencanaan yang realisitis.

Buruknya perencanaan hanya akan membawa pemborosan anggaran dan ujungnya membuka celah terjadinya korupsi. Dan membesar-besarkan permintaan slot anggaran hanya akan menggerus alokasi anggaran untuk pelayanan publik dan pengentasan kemiskinan, ditengah  Negara yang masih dililit banyak utang.

Dengan berbagai situasi diatas, patutlah publik bertanya, Wajarkah DPR Mengajukan Kenaikan Anggarannya?

Berkacalah DPR..!!

Roy Salam – Peneliti IBC