ANGGARAN UJIAN NASIONAL, Efisiensi ataukah Markup?


Anggaran Ujian Nasional TA 2011 – 2013

Author Roy Salam

Dalam 3 tahun anggaran, biaya pelaksanaan ujian nasional tingkat SD, SMP dab SMU setiap tahunnya mencapai lebih dari setengah trilyun berkisar antara Rp543,45 milyar/thn hingga Rp611,30 milyar/tahun. Hasil penelusuran IBC, anggaran UN tahun 2012 meningkat 4 persen atau Rp23,42 milyar dibanding tahun 2011 dan anggaran UN tahun 2013 turun 11 persen atau sebesar Rp67,85 milyar dibanding anggaran tahun 2012.

Image

Besarnya alokasi anggaran untuk UN ini, harusnya sejalan dengan kualitas penyelenggaraannya. Mencermati carut-marut pelaksanaan UN tahun 2013, hal ini memperlihatkan bahwa pengelolaan anggaran ini sarat masalah.

Anggaran yang salah urus, akan merugikan Negara. Manfaatnya tidak dapat dirasakan masyarakat secara baik karena penggunaannya tidak tepat sasaran dan berpeluang menghambur-hamburkan dana pendidikan. Hal ini penyebabnya adalah kesalahan dalam merencanakan. Minimnya transparansi dan pengawasan dalam penyusunan anggaran juga dapat membuka celah korupsi dana pendidikan, dalam ini anggaran UN.

Hal tersebut terkonfimasi dari perencanaan tender lelang penggandaan soal Ujian nasional. Bila dicermati  dokumen yang dipublikasi oleh LPSE, terlihat bahwa proses tender tidak dilakukan secara tepat mengikuti peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dimana nilai HPS yang tercatat, sama besar denga nilai pagu awal. ini menujukkan penentuan harga perkiraan sendiri (HPS) tidak dilakukan. Idealnya, nilai HPS minimal lebih rendah antara 10% – 15% dari nilai pagu.

Image

Kondisi ini akan membuka celah timbulnya permainan (kongkalingkong) harga antara penyedia barang dengan panitia tender. Panitia tender tidak memiliki preferensi harga diawal pembukaan tender. Sekalipun pada akhirnya, nilai penawaran lebih rendah dari HPS, namun proses awal menunjukkan kejanggalan.

Apakah benar terjadi efisiensi? ataukah mark up anggaran sejak diperencanaan?

Publik layak mendesak BPK-RI melalui DPR atau BAKN untuk melakukan audit investigatif (audit dengan tujuan tertentu) terhadap pengelolaan anggaran UN ini. Selain itu, patut pula mendesak KPK untuk mengusut kejanggalan proses tender ini, apakah terjadi SUAP atau tidak!

Mari memantau anggaran pendidikan kita, agar anak-anak masa depan bangsa dapat menikmati pendidikan dengan biaya gratis dan berkualitas!!

Kopi Pagi di Pojok Jatipadang