Moratorium Bansos APBN Jelang Pemilu 2014


Pers Release

BAKN DPR Wajib Menelaah dan Menindaklanjuti Penyalahgunaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial yang Disinyalir Untuk Kepentingan Politik 2014

 

 Latarbelakang

 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), melalui ketua Drs. Hadi Poernomo, Ak. telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2012 kepada DPR RI dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI pada tanggal 11 Juni 2013.

 

BPK memberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP) atas LKPP Tahun 2012. Opini WDP tersebut sama dengan opini BPK untuk LKPP Tahun 2011. Pengecualian (qualification) pada LKPP Tahun 2012 diantaranya terkait kelemahan penganggaran dan penggunaan Belanja Dana Bantuan Sosial yaitu :

  1. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1,91 triliun masih mengendap di rekening pihak ketiga dan/atau rekening penampungan kementerian negara/lembaga dan tidak disetor ke kas negara; dan
  2. Penggunaan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp269,98 miliar tidak sesuai dengan sasaran.

 

Temuan tersebut adalah sampel dan gabungan dari beberapa pemerintah daerah dan kementrian/lembaga yang ditemukan penyalahgunaan dana bantuan sosial dan hibah. Atas temuan terkait penyalahgunaan dana bantuan sosial dan hibah tersebut, BPK merekomendasikan adanya perbaikan tentang penggunaan dan pertanggungjawaban Belanja bantuan sosial.

 

Permasalahan

Berdasarkan data Indonesia Budget Center (IBC), trend alokasi dana hibah dan bantuan sosial setiap tahun di desain meningkat menjelang Pemilu. Sebagai contoh  dana hibah dan dana bansos kementerian menjelang dan saat pemilu 2009 dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara – Perubahan (APBN-P) 2009 ditetapkan sebesar Rp 74,93 triliun. Bertambah sekitar 52 persen atau sebesar Rp 25,52 triliun dibandingkan anggaran bansos tahun 2007 sebesar Rp 49,41 triliun. 

Sedangkan menuju Pemilu 2014, dari 18 kementerian, Dana bansos dalam APBN terus bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun dan dikondisikan meningkat tajam pada saat revisi UU APBN (APBN-P). Pada UU APBN 2011, dana bansos sebesar Rp 59,18 triliun, lalu bertambah Rp 18,63 trilIun atau 31 persen menjadi Rp 77,81 triliun pada APBN-P 2011. Sedangkan dana bansos pada UU APBN 2012 awalnya hanya sebesar Rp 43,76 triliun lalu bertambah 87 persen atau Rp 38,26 triliun menjadi Rp 82,03 triliun dan dana Bansos pada APBN 2013 mencapai Rp73,61 trilyun.

Dana bansos tahun ini, dalam UU APBN 2013 ditetapkan sebesar Rp 69,61 triliun atau lebih tinggi dua persen sampai dengan 59 persen dibandingkan alokasi bansos pada UU APBN dua tahun sebelumnya.  Belajar dari pengalaman pemilu 2009 lalu, dana bansos didesain meningkat tajam pada menjelang tahun pemilu, diperkirakan dana bansos pada APBN-P 2013 berkisar antara Rp 91,19 triliun sampai dengan Rp 139,17 triliun. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan, menjelang pemilu 2014 nanti dana bansos kementerian meningkat 17,6 Persen. Diperkirakan dana bansos pada APBN-P 2013 berkisar antara Rp 91,19 triliun sampai dengan Rp 139,17 triliun.

Rekomendasi

Dengan berkaca pada pengelolaan dana hibah dan bansos yang cenderung lekat dengan korupsi dan rawan penyimpangan untuk dana politik, maka sudah seharusnya DPR sebagai lembaga yang mengawasi keuangan negara yang dikelola pemerintah harus mendorong akuntabilitas melalui alat kelengkapanya yaitu BAKN.

Untuk itu kami Koalisi Untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK Negara) mendesak :

  1. BAKN segera menindaklanjuti hasil temuan BPK LHP LKPP tahun 2012 khususnya terkait dana bantuan sosial dan hibah yang rawan disalahgunakan untuk dana politik jelang 2014.
  2. BAKN segera meminta BPK untuk melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) khusus untuk penanggaran dan penggunaan Dana Hibah dan Bansos pada Kementrian dan Lembaga serta Daerah menjelang Pemilu 2014.
  3. DPR melalui BAKN agar mendesak Pemerintah menghentikan (moratorium) alokasi dana Bantuan Sosial dan Hibah pada tahun 2014 saat tahun Pemilu.

 

Jakarta, 18 Juni 2013

Koalisi Untuk Akuntabilitas Keuangan (KuAK) Negara

<

p align=”center”>LIMA, IBC, TePI, MTI, TII, PWYP, IPC, ILR, YAPPIKA, PATTIRO JKT, KPPOD