Seleksi Calon Anggota BPK Kurang Transparan


Release

Seleksi Calon Anggota BPK Kurang Transparan

dan Harus ada Perbaikan Mekanisme Seleksi

 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempuyai posisi yang sangat strategis dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan negara. Ditengah meningkatnya kerugian negara dan korupsi yang merajalela peran BPK harus dioptimalkan sebagai bagian dari pemberantasan korupsi di Indonesia. Peran tersebut akan bisa dilaksanakan apabila anggota BPK mempunyai visi pencegahan korupsi dan pengawasan yang progresif.

 

Bertepatan dengan hal tersebut, saat ini sedang berlangsung proses seleksi calon anggota BPK untuk pergantian antar-waktu. Proses yang berlangsung saat ini adalah uji kopetensi dan kelayakan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Seperti diketahui DPD mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perihal nama-nama calon setelah dilakukan uji kompetensi dan kelayakan. DPD telah melaksanakan uji kompetensi terhadap calon anggota BPK : Drs Baharuddin Aritonang, MHum; Drs Eddy Rasyidin, MH; Drs Sutrisno, SE, MM, Akt; Ir Parwito, MSi; Drs Dharma Bhakti, MA; Rini Purwandari, Ak, MM, CPA, CRMP; H Mukhamad Misbakhun, SE; H Dodi Hidayat, SH, MM; Dr Drs Soemardjijo, SE, Ak, MM, BAc; Ir Muchayat; John Reinhard Sihombing, SH; Agus Joko Pramono, SST, Ak, MAcc; Gunawan Sidauruk, SH, MM; Ir Alwis, MM, MBA; Dr Hekinus Manao, Ak, MAcc, CGFM; Jinarman Girsang, SE; H Habsul Nurhadi, SE; Drs Zindar Kar Marbun, MSi; Endang Sukendar, SKom, ST; H Drs Rustam Effendy, Dr KRHT Jupri Bandang, SE, Ak, MM; dan Ir Sumurung Halomoan Nami Naibaho.

 

Kriteria penilaian setiap calon anggota BPK oleh BPD ialah kompetensi (pendidikan dan pengalaman) serta kecocokan (integritas dan kepemimpinan). Hasilnya akan kami sahkan dalam sidang paripurna DPD sekitar tanggal 29 Mei 2013, lalu diserahkan ke DPR.

 

Sayangnya, dalam proses uji kompetensi yang dilakukan oleh DPD masih kurang transparan dan belum melibatkan masayarakat dalam menilai rekam jejak calon anggota BPK. Yang dilakukan masih sebatas administratif dan prosedural. Unsur penilaian tersebut disinyalir tidak akan menghasilkan anggota BPK yang berintegritas dan mempunyai kapasitas dalam bekerja.

 

Proses seleksi saat ini harus belajar dari ketidaktransparanan yang sama saat seleksi anggota BPK tahun 2009. Dimana terdapat kecenderungan, pertama, DPR tidak mempertimbangan masukan dari DPD sehingga tidak ada sinkronisasi dan keberlanjutan. Kedua, DPR melalui komisi IX tertutup dalam melakukan proses seleksi dengan meniadakan uji kompetensi bagi calon BPK. Ketiga, seleksi BPK dipengaruhi oleh politisasi dengan adanya konflik kepentingan lolosnya beberapa politisi menjadi anggota BPK.  

 

Untuk itu dalam seleksi anggota BPK saat ini, beberapa pihak yang berwenang harus :

Pertama, harus terbuka dalam setiap proses seleksi anggota BPK. Setiap proses harus diumumkan kepada publik melalui media massa atau medium yang tetap pada setiap tahapan.

 

Kedua, dalam proses seleksi di DPR, menghindari adanya politisasi dan kepentingan politik atas jatah kursi dari unsur partai politik dalam BPK, maka mekanisme dan proses harus diperketat. Salah satu metode harus melibatkan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dalam proses seleksi anggota BPK. Hal ini penting karena dalam jangka panjang BAKN mempunyai irisan yang cukup kuat dengan BPK karena mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK.

 

Ketiga, DPD dan Komisi XI DPR RI harus melakukan investigasi untuk menelusuri rekam jejak para calon anggota BPK untuk mendapatkan informasi terkait dengan integritas baik moral maupun kejujuran. Penelusuran rekam jejak ini akan membantu proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Komisi XI dan DPD sebagai pengambil keputusan dalam seleksi calon anggota BPK harus membuka ruang yang besar terhadap masukan dari masyarakat luas sehingga akan mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

Dalam hal tersebut Indonesia Budget Center (IBC) akan melakukan tracking dan menelusuri rekam jejak setiap calon anggota BPK. Dalam hal ini kemungkinan IBC akan membangun dan mengajak beberapa lembaga masyarakat untuk berkoalisi.

 

Jakarta, 20 Mei 2013

<

p align=”center”>Indonesia Budget Center