Catatan Dana Reses DPR Naik Jelang Pemilu 2014


Catatan Dana Reses DPR Naik Jelang Pemilu
by Roy Salam

Pendahuluan

Wujud pelaksanaan fungsi representasi politik anggota DPR, dilaksanakan dalam bentuk kunjungan kerja (kunker) ke daerah pemilihan (dapil) untuk berkomunikasi langsung dengan konstituen baik di luar masa sidang dewan (masa reses) maupun di sela-sela masa reses sidang. Hal ini dimaksudkan agar para wakil yang terpilih semakin dekat dengan konstituen mereka dan dapat menyerap langsung aspirasi konstituen serta dapat memperjuangkannya dalam bentuk kebijakan pro rakyat berdasarkan kewenangan yang dimiliki .

Untuk mendukung pelaksanaan reses anggota DPR tersebut, sesuai ketentuan yang diatur dalam UU MD3 dan Tatib DPR bahwa setiap anggota DPR dalam memiliki jatah 11 kali kunker ke dapil, terdiri dari: a) Kunjungan kerja pada masa reses (sebanyak 4 kali setahun) , b) Kunjungan kerja sesuai Tatib (sebanyak 6 kali setahun) , dan c) Kunjungan kerja perorangan (sebanyak 1 kali setahun). Dari ketentuan tersebut, setiap anggota DPR memperoleh ‘jatah anggaran’ untuk melakukan kunjungan kerja ke dapil atau seringkali disebut sebagai anggaran reses.

Permasalahan
Berdasarkan penelusuran terhadap anggaran DPR sejak tahun 2010 s.d 2014, IBC menemukan beberapa catatan penting sebagai berikut:

1. Kenaikan anggaran reses DPR tidak wajar di tahun pemilu
Anggaran reses anggota DPR dalam dokumen RKA-KL DPR terbagi dalam 2 (dua) mata anggaran, yaitu anggaran komunikasi intensif anggota DPR dan anggaran kunjungan kerja perorangan anggota DPR. Tahun 2014 ini, anggaran reses ditetapkan sebesar Rp994,92 milyar atau menyedot 63% dari total anggaran pemenuhan hak keuangan dan administrasi dewan. Anggaran tahun ini meningkat 47% dibandingkan tahun 2013 dan naik lebih dari 4 kalilipat (332%) dibandingkan anggaran tahun 2010. Sesuai UU, penetapan anggaran DPR adalah keputusan DPR melalui BURT DPR. Namun keputusan sepihak menaikan anggaran reses patut dipertanyakan publik baik sisi efektifitasnya maupun akuntabilitasnya sebab peningkatan anggaran reses DPR dalam 3 tahun terakhir kenaikannya tidak wajar apalagi kenaikan terbesar terjadi diakhir masa periode DPR saat ini dan momentumnya menjelang masa kampanye Pemilu 2014. Patut di kuatirkan penggunaan dana ini menyimpang dari tujuannya, sebab dana reses ini yang sumbernya dari APBN berpotensi besar digunakan sebagai tambahan dana kampanye oleh sebagian besar anggota DPR yang mencalonkan diri kembali dalam Pemilu 2014. [lihat grafik: Tren Jatah Anggaran Reses Anggota DPR].

2. Jatah dana reses per anggota DPR naik

Meningkatnya alokasi anggaran reses DPR berdampak pada meningkatnya perolehan dana reses per anggota DPR. Dari total anggaran reses tahun 2014 dibagi secara merata kepada 560 anggota DPR, maka jatah dana reses setiap anggota DPR tahun ini mencapai Rp1,77 milyar untuk 11 kali kunjungan reses atau biaya untuk 1 kali kunjungan reses ke dapil sebesar Rp160,91 juta/per anggota DPR. Jatah dana reses untuk setiap anggota dewan tahun ini naik sekitar 47% dibanding tahun 2013 dan naik lebih dari 4 kalilipat dibanding dana reses tahun 2010.

Belum diketahui secara pasti mengenai alasan yang mendasar dari DPR dalam hal ini BURT menambah anggaran setiap kunjungan reses anggota DPR di dapil. Namun berdasarkan catatan IBC mengenai anggaran reses tahun 2013, peningkatan anggaran terjadi karena adanya keputusan sepihak dari DPR untuk menambah jumlah kegiatan dalam setiap kali kunjungan kerja anggota DPR ke dapil. Misalnya untuk kegiatan kunjungan kerja sesuai Tatib DPR sebanyak 6 kali dalam 1 tahun, kegiatannya bertambah 12 kegiatan dari yang semula hanya 6 kegiatan untuk 6 kali kunjungan menjadi 18 kegiatan. Demikian pula untuk kunjungan kerja perorangan ke dapil (1 kali setahun), jumlah kegiatannya bertambah 4 kegiatan dari yang semula 1 kegiatan untuk 1 kali kunjungan menjadi 5 kegiatan. Rata-rata biaya yang digunakan setiap kali kegiatan sebesar Rp15 juta per kegiatan.

Alasan penambahan kegiatan ini juga tidak jelas, sehingga berkonsekuensi terhadap penambahan anggaran. Namun mencermati peningkatan anggaran yang terjadi setiap tahun, menujukkan bahwa penentuan alokasi anggaran reses oleh BURT belum memiliki standar dan ukuran yang jelas, sehingga terkesan ‘suka-suka’ BURT untuk menaikan jumlah kegiatan dan menaikan biaya perkegiatan reses. Model penganggaran reses seperti ini tidak sesuai dengan prinsip keuangan, dimana penganggaran harus melalui proses perencanaan yang matang untuk menjamin efisiensi dan efektifitas anggaran .

3. Anggaran besar belum sebanding dengan hasilnya
Meningkatnya anggaran reses DPR setiap tahun, sejatinya meningkatkan performa reses dewan sehingga memberikan nilai dan manfaat positif terhadap konstituen didapil. Sayangnya, besarnya anggaran belum sebanding dengan manfaat reses itu sendiri bagi konstituen. Banyak kalangan menilai bahwa pelaksanaan reses hingga kini masih terkesan sebagai sebuah kegiatan seremonial belaka tanpa membangun komunikasi politik yang kuat dengan konstituen dan memperluas basis komunikasinya. Lebih miris lagi, konstituen bahkan belum mengenal sama sekali anggota dewan yang berasal dari dapil mereka. Hasil survey CSIS menyebutkan bahwa sebanyak 82% konstituen tidak kenal siapa anggota Dewan di daerahnya, hanya 18% konstituen yang mengenal. Hasil lain menunjukkan bahwa 88,3% konstituen tidak tahu bagaimana cara menghubungi wakilnya di parlemen (Sumber: kompas.com, 26 Mei 2013. ”Memprihatinkan, Anggota DPR Tak Dikenal Konstituen”).

4. Dana reses belum dikelola secara transparan dan akuntabel.
Pertanggungjawaban reses masih menjadi masalah dan belum membudaya dilingkungan DPR. Secara kelembagaan, DPR harusnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban anggaran (termasuk dana reses) kepada publik . Namun dalam prakteknya, laporan pertanggungjawaban DPR yang tertuang dalam laporan kinerja tahunan DPR belum memunculkan informasi laporan reses setiap anggota DPR yang menjalankan mandat representasi . Belum banyak anggota DPR yang memiliki inisiatif dan bersedia menyampaikan laporan penggunaan dana reses ini ke publik, baik itu mengenai pertanggungjawaban atas hasil-hasil penyerapan aspirasi saat reses kepada konstituen maupun soal penggunaan anggaran reses.

Dari catatan IBC ditahun-tahun sebelumnya yang dihimpun berdasarkan hasil audit BPK menunjukkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban dana kunjungan kerja DPR baik didalam maupun diluar negeri belum mengarah pada tatakelola keuangan negara yang baik dimana aspek transparansi dan akuntabilitas masih diabaikan DPR. Lembaga DPR masih menggunakan aturan lama terkait dana kunjungan kerja anggota DPR, yaitu PP 61 tahun 1990 mengenai Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPR yang mengatur pertanggungjawaban perjalanan dinas menggunakan sistem lumpsum, hanya menyampaikan SPPD dan kuitansi/tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas atas nama yang bersangkutan. Model pertanggungjawaban anggaran perjalanan seperti ini sudah tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi keuangan negara yang telah menerapkan sistem riil cost. Meskipun BPK telah merekomendasikan agar PP tersebut dicabut atau direvisi dan menyesuaikan dengan ketentuan terbaru, namun rekomendasi BPK tersebut hingga kini masih diabaikan DPR dan tidak jelas tindaklanjutnya.

Kesimpulan

Anggota DPR melakukan kunjungan reses ke daerah pemilihan untuk bertemu konstituen dibekali dengan anggaran kunjungan kerja perorangan di masa reses dan non reses yang tiap tahun selalu meningkat alokasinya. Maka setiap anggota DPR memiliki kewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan reses tersebut. Agar dana ini benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan reses, maka kedepan perlu :
1) Bawaslu untuk mengawasi ketat kunjungan reses anggota dewan ke Dapil
2) DPR perlu merubah regulasi yang mengatur pertanggungjawaban reses agar lebih transparan dan akuntabel.

Referensi

UU 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

Dokumen anggaran DPR tahun 2010 – 2014