Dana Saksi Parpol Patut Ditolak


Tujuh Alasan Menolak Dana Saksi Partai Politik

Oleh: Roy Salam

Biaya penyelenggaraan Pemilu 2014 dinilai oleh berbagai pihak masih berbiaya tinggi. Dari catatan IBC, anggaran penyelenggaraan pemilu 2014 yang ditetapkan pemerintah dalam 2 tahun APBN (20013-2014) telah mencapai Rp31,57 Trilyun. Dibanding biaya 2 pemilu sebelumnya, anggaran 2014 lebih mahal dimana bila dihitung per pemilih mencapai Rp169,218,/pemilih meningkat 4 kalilipat dibanding biaya pemilu 2004 sebesar Rp45.596,-/pemilih.

Ongkos Pemilu 2014 Per Pemilih

Tahun 2014, Anggaran Pemilu Rp22,22 Trilyun yang terbagi untuk KPU sebesar Rp15,41 Trilyun, Bawaslu sebesar Rp3,26 Trilyun dan dana cadangan pemilu sebesar Rp3,55 Trilyun. Dana cadangan tersebut, rencananya digunakan untuk biaya pengamanan pemilu sebesar Rp1,0 trilyun dan biaya tambahan pelaksanaan pemilu sebesar Rp2,55 Trilyun. Biaya tambahan anggaran penyelenggaraan pemilu tersebut, diasumsikan sebagai usulan tambahan anggaran KPU dan Bawaslu manakala dari anggaran kedua lembaga tersebut terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Namun anehnya, pemerintah justru menetapkan sebagian dana cadangan pemilu tersebut atau sekitar Rp700 milyar dialokasikan untuk membiayai saksi Parpol. Bila rinci, alokasi dana saksi Parpol untuk 12 Parpol Nasional dan 3 Parpol Lokal menyedot APBN sebesar Rp659,03 Milyar yang masing-masing  Parpol memperoleh jatah sebesar Rp54,56 Milyar dan Rp1,08 Milyar (lihat lampiran 1).

Dana saksi parpol kini menjadi polemik dan mendapat penolakan masyarakat sebab dana saksi parpol ditenggarai sebagai upaya mengalihkan tanggungjawab Parpol dengan membebankan kepada Negara melalui APBN. Berdasarkan catatan Indonesia Budget Center (IBC), terdapat 7 (tujuh) permasalahan yang menjadi alasan dana saksi parpol harus ditolak, sebagai berikut:

  1. Dana Saksi Parpol Tidak Jelas Dasar Hukumnya. Baik UU Partai Politik maupun UU Pemilu tidak mengatur adanya bantuan/subsidi APBN untuk anggota Parpol dalam bentuk dana saksi Parpol. UU hanya membolehkan adanya bantuan/subsidi APBN untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU Nomor 2 Tahun 2008 jo UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Itupun pemberian dana tersebut hanya diberikan ketika Parpol dinyatakan berhak memiliki kursi di DPR/DPRD yang dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara. Jadi bantuan APBN/APBD kepada Parpol bukan pada saat proses pemilu berlangsung.
  2. Dana Saksi Parpol Melanggar Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara. Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah dari APBN/APBD harus patuh/taat peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur tegas dalam Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sehingga alokasi dana saksi parpol dari APBN bertentangan dengan ketentuan ini.
  3. Mendelegitimasi penyelenggara pemilu, adanya niat Presiden dan DPR untuk mengalokasikan dana dana saksi parpol dipandang sebagai upaya mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Artinya, pemerintah tidak percaya dengan keberadaan KPU dan Bawaslu. Padahal KPU dan Bawaslu dibentuk dengan tujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas.
  4. Upaya Menjerumuskan Bawaslu Melanggar UU. Adanya kesepakatan pemerintah untuk menyalurkan dana saksi parpol melalui lembaga Bawaslu dipandang sebagai upaya pemerintah menjerumuskan Bawaslu untuk melabrak UU. Sebab dalam fungsi Bawaslu dalam Pileg, Pilpres dan Pilkada tidak satu pun diatur bahwa tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu untuk menjadi penyalur dana bantuan/subsidi partai politik termasuk dana saksi parpol sebagaimana diatur dalam UU 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
  5. Melegalkan korupsi APBN. Adanya niat pemerintah untuk menindaklanjuti pemberian dana saksi parpol dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) dapat dipandang sebagai tindakan Presiden melegalkan korupsi APBN. Padahal sebelumnya, Presiden terhitung sebanyak 3 kali mengeluarkan instruksi presiden mengenai penyelamatan dan penghematan APBN. Hal tersebut. Selain itu, melalui Seskab, Presiden mewanti-wanti setiap Kementerian/Lembaga untuk mencegah praktik kongkalingkong APBN 2013-2014 sebagaimana isi Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor  SE-542/Seskab/IX/2012 mengenai pengawalan APBN 2013 – 2014 dengan mencegah praktik kongkalingkong anggaran dengan DPR/DPRD dan rekanan dalam pembahasan perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
  6. Parpol adalah peserta pemilu legislatif, maka Parpol yang wajib membiayainya lewat sumber yang sah menurut UU, termasuk membiayai saksi karena bekerja untuk kepentingan masing-masing Parpol. Maka memberikan APBN kepada saksi, walaupun tanpa melalui Parpol berarti memberikan dana APBN kepada Parpol diluar ketentuan. Itu artinya ada penyalahgunaan kewenangan, berpotensi merugikan negara sekitar Rp658,03 Milyar. Korupsi berjama’ah. KPK harus disesak masuk sebagai bentuk pencegahan korupsi.
  7. Parpol mendorong dana saksi dari APBN tidak memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi, Parpol sebagai pihak yang diuntungkan dengan kebijakan ini harus mau menolak sebagai salah satu bentuk komitmen parpol terhadap pemberantasan korupsi. Jika tidak parpol yang menerima dana APBN untuk saksi akan dicap oleh publik sebagai parpol yang melanggengkan praktek korupsi. Kalau perlu minta pemerintah untuk membuka parpol mana yang meminta dana saksi dibiayai APBN

Rekomendasi:

  1. Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak mengeluarkan kebijakan yang melegalkan pemberian dana saksi parpol. Presiden selaku pemegang otoritas pengelolaan keuangan negara berkewajiban menjaga dan mengawal akuntabilitas APBN agar tidak dihambur-hamburkan dan dikorupsi.
  2. Badan Pengawas Pemilu untuk menolak menjadi tumpangan penyaluran dana saksi parpol dan mengawasi proses pelaksanaan pemilu dengan baik, transparan, akuntabel, professional dan menjunjung tinggi integritas.
  3. Masyarakat untuk mengawasi ketat dan mengawal anggaran Pemilu. Tingginya biaya pemilu berpotensi ‘dibelokan’ untuk kepentingan Parpol.

Jakarta, 28 Januari 2014

Indonesia Budget Center (IBC)

Cp:

–          Roy Salam, Peneliti Senior IBC (081341670121)

Lampiran

Estimasi Nilai APBN Untuk Biaya Saksi Parpol

PARPOL

Jml Parpol

Jml  TPS

Jml Saksi (Orang)

Biaya Per Saksi (Rp)

Jumlah Biaya (Rp)

NASIONAL

12

545,647

6,547,764

100,000

654,776,400,000

LOKAL (ACEH)

3

10,843

32,529

100,000

3,252,900,000

Total Keseluruhan

6,580,293

100,000

658,029,300,000

Alokasi Per Parpol Nasional

54,564,700,000

Alokasi Per Parpol Lokal

1,084,300,000

Sumber: IBC, diolah