Menuntut Akuntabilitas Anggaran Penyelenggaraan Pemilu 2014: Tolak Pemborosan Anggaran!


Menuntut Akuntabilitas Anggaran Penyelenggaraan Pemilu 2014:

Tolak Pemborosan Anggaran!”

Kondisi Terkini

Biaya penyelenggaraan Pemilu 2014 dinilai oleh berbagai pihak masih berbiaya tinggi. Berdasarkan hasil penelusuran Indonesia Budget Center (IBC) dalam APBN 2014, pemerintah dan DPR telah menyetujui anggaran Pemilu 2014 untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp15,41 Trilliun dan untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp3,26 Trilliun serta dana cadangan pemilu Rp3,55 Trilliun.

 

Sebenarnya, Anggaran Penyelenggaraan Pemilu 2014 sudah dimulai sejak tahun 2013, dimana untuk KPU Rp8,49 Triliun tersebut berasal dari APBN tahun 2013. Untuk Bawaslu sekitar Rp 856,60 Milliar. Sehingga Total biaya penyelenggaraan Pemilu untuk KPU sekitar Rp23,90 Triliun dan Bawaslu sekitar Rp4,12 Triliun.

 

Terkait dengan pengamanan penyelenggaraan Pemilu, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) telah mengajukan dalam RAPBN 2014 sebesar Rp3,59 Triliun (2 kalilipat biaya pemilu 2009 sebesar Rp1,9 Trilliun), namun Kemenkeu hanya menyetujui dalam APBN 2014 sebesar Rp1,0 Trilliun (BA.999). Kemudian Polri mengajukan kembali tambahan biaya pengamanan sebesar Rp600 milliar dalam raker dengan komisi III. Usulan tambahan tersebut akan diambil dari pos realokasi anggaran Kepolisian pada APBN 2014, sehingga total anggaran pengamanan Pemilu oleh Polri sebesar Rp1,60 Trilliun (belum termasuk biaya dari KPU). Untuk membantu pengamanan Polri, Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang awalnya mengajukan biaya Rp300 milliar, namun hanya disetujui sekitar Rp100 miliar (BA.999).

 

Selain anggaran KPU, Bawaslu dan pengamanan pemilu, terdapat pula sejumlah program dan anggaran dalam APBN 2014 dibeberapa kementerian dan lembaga negara yang bertujuan mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu 2014, antara lain: 1) Kemenkoninfo, terkait biaya operasional Komisi Informasi Pusat (Rp14,37 M) dan biaya operasional Komisi Penyiaran Publik (Rp60,6 M) serta program sosialisasi pemilu 2014 sekitar Rp50 milliar, seperti yang dilakukan pada pemilu 2009 lalu diseluruh daerah; 2) Kemenko Polhukam, terkait biaya koordinasi pengelolaan pemilu (Rp4,55 M); 3) Mahkamah Konstitusi, terkait penanganan perkara pemilu berupa PUU, SKLN, PHPU Legislatif, Pilpres, Pilgub, Pilbup, Walikota, dan Perkara Lainnya (Rp86,78 M); 4) Kemendagri (Rp55,63 Milyar), terkait  biaya bantuan parpol (Rp9,93M), kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL (Rp20,78M), laporan fasilitasi/ Pembinaan/Monev/Kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri (Rp24,62 M) dan Modul Bidang Politik (Rp300 Juta);

 

Permasalahan

Pengelolaan anggaran Pemilu dari masa ke masa tidak lebih baik. Bahkan untuk pemilu 2014 ini nampaknya akan sama dengan periode 2009 atau 2004 dimana justru komisioner KPU tersangkut kasus korupsi. Buktinya tahun lalu, KPU dan Bawaslu justru membeli mobil murah untuk para komisionernya.

 

Berikut adalah 5 masalah pengelolaan anggaran Pemilu di masing-masing lembaga:

 

Pertama, pengelolaan anggaran Pemilu di KPU belum transparan dan akuntabel. Berdasarkan riset Indonesia Budget Center (IBC) untuk Pemilu tahun 2004 dan 2009 beberapa titik rawan pengelolaan anggaran adalah terkait dengan urusan logistic yaitu; a) lelang kotak suara, b) lelang kertas suara, c) sistem distribusi logistic, d) lelang tinta, dll.

 

Ternyata beberapa point tersebut disinyalir juga terjadi kebocoran pada Pemilu 2014 kedepan. Dimana untuk lelang kotak suara ternyata dengan anggaran yang hampir sama tahun 2009 lalu, namun kualitas kotak suara tahun 2014 menurun yaitu berupa kotak kardus bukan alumunium. Selain itu surat suara juga rawan permainan dalam standar kelayakan kertas suara. Karena masing-masing daerah berbera dalam hal pengadaannya.

 

Kedua, pengelolaan anggaran Pemilu di Bawaslu rawan korupsi dan kongkalikong dengan parpol. Untuk anggaran Pemilu 2014 ini, dengan alasan dana yang minim untuk pengawasan, Bawaslu tiba-tiba akan menerima tambahan anggaran senilai Rp1,5 Triliun rupiah untuk biaya saksi partai politik dan Mitra PPL. Dana ini akan diambil dari dana optimalisasi dari APBN 2014. Jika ini terjadi maka perampokan uang Negara oleh partai politik terkait dana saksi Parpol melalui Bawaslu akan terjadi.

 

Ketiga, pengelolaan anggaran Pengamanan di Polri rawan Korupsi. Sesungguhnya usulan anggaran Rp3,59 Triliun untuk biaya pengamanan Polri terhadap pemilu adalah alokasi yang cukup besar. Dengan minimnya transparansi dan akuntabilitas di Polri, maka dana tersebut rawan untuk diselewengkan. Buktinya, korupsi dana pengamanan Pilkada dan pemilu sering terjadi di tubuh Polri. Mantan Kapolda Jabar, Komjen Pol. Susno Duadji pernah dipenjara terkait dugaan korupsi dana pengamanan Pemilihan Gubernur Jabar 2008-201.  

 

Keempat, pengelolaan anggaran Pengamanan di TNI juga rawan korupsi. Seperti Halnya di Polri yang tertutup, alokasi pengamanan sekitar Rp100 Miliar untuk TNI di Pemilu 2014 juga rawan diselewengkan. Hal ini karena TNI juga sangat tertutup dan tidak bias diawasi.

 

Kelima, terjadi double anggaran dan pemborosan dana sosialisasi Pemilu di Kementrian. Bukti di Kemenkoninfo ada anggaran senilai Rp50 Miliar untuk sosialisasi pemilih Pemula adalah fakta adanya double anggaran dalam penyelenggaraan Pemilu. Padahal alokasi tersebut sudah ada dan terpusat di KPU. Namun beberapa Kementrian, salah satunya Kemenkoinfo justru juga menganggarkan untuk alokasi sosialisasi. Hal ini merupakan pemborosan.

 

Rekomendasi

 

  1. Harus ada pengawasan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran Pemilu di beberapa Lembaga seperti KPU, Bawaslu, Polri, TNI dan kementerian oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
  2. Khusus untuk pengadaan kotak suara, kertas suara, serta distribusi logistic di KPU rawan korupsi sehingga perlu diperbaiki dan diawasi KPK.
  3. Khusus untuk dana 1,5 Triliun di Bawaslu untuk dana Saksi Parpol harus dibatalkan pencairannya oleh DPR dan Kemenkeu.
  4. Kemenkeu jangan mencairkan anggaran sosialisasi di beberapa Kementrian.
  5. Menuntut adanya penghematan dalam pengelolaan anggaran Pemilu.

 

 

Jakarta, 24 Januari 2014

Koalisi Untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK Negara) :

 

Indonesia Budget Center (IBC), Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Komite Pemilih Indonesia (TePI), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Indonesia Law Rountable (ILR).