Telaah Anggaran Bawaslu Pada APBN 2014


Telaah Anggaran Bawaslu Pada APBN 2014

Oleh Roy Salam

Dalam 2 tahun (2013-2014), anggaran Bawaslu mencapai Rp4,12 Trilyun (belum termasuk usulan tambahan Bawaslu sebesar Rp1,63 Trilyun). Tahun 2014, anggaran Bawaslu dalam APBN 2014 sebesar Rp3,26 Trilyun atau Naik Rp2,40 Trilyun atau 281% dibanding 2013. Bila ditambahkan usulan dana tambahan Bawaslu sebesar Rp1,63 Trilyun maka total keseluruhan anggaran Bawaslu tahun 2014  untuk Pileg dan Pilpres mencapai Rp4,89 Trilyun.

Dana tambahan tersebut meliputi biaya honor PPL (4 bulan) sebesar Rp757,56 Milyar (46%) dan biaya pembentukan mitra PPL di TPS (per TPS sebanyak 2 orang) sebesar Rp871,61 Milyar atau sekitar 54%, artinya dengan masa kerja 1 bulan mitra PPL memperoleh honor sebesar Rp775 ribu per orang.

 

Belanja Bawaslu Tahun 2014

  1. Belanja pegawai mencapai 0,7% dari total anggaran Bawaslu, untuk biaya Gaji dan honor pegawai. Anggaran ini berkurang Rp88,82 M atau 79,5% dari tahun 2013. Pengurangan belanja ini disebabkan pengalihan biaya honor pegawai dan petugas pengawas pemilu dari pos belanja pengawai ke pos belanja barang dan jasa.
  2.  Belanja barang jasa mencapai 98,3% dari total anggaran Bawaslu, untuk biaya pengadaan barang jasa habis pakai, biaya honor dan biaya perjalanan. Anggaran ini naik 356,3% atau sebesar Rp2,50 Trilyun dari tahun 2013. Kenaikan anggaran ini disebabkan pengalihan biaya gaji/honor pegawai dan petugas pengawas pemilu dari pos belanja pengawai ke pos belanja barang dan jasa serta  bertambahnya biaya dan volume barang dan jasa untuk kebutuhan pengawasan Bawaslu baik Pileg dan Pilpres 2014.
  3.  Belanja modal mencapai 1% dari total anggaran Bawaslu, untuk biaya pengadaan barang modal tidak habis pakai seperti gedung, kendaraan dinas dan peralatan kantor (Laptop dan IT lainnya). Anggaran ini berkurang sebesar Rp8,92 Milyar atau 21,1% dibanding tahun 2013, artinya pengadaan barang modal Bawaslu lebih difokuskan tahun 2013 sedangkan tahun 2014, Bawaslu lebih fokus pada penyelenggaraan pengawasan Pileg dan Pilpres

Potensi Pemborosan

Pada anggaran 2014, terdapat alokasi dana kegiatan untuk pembuatan Peraturan dan Juknis/Modul Pengawasan Pemilu mencapai Rp20,79 Milyar atau mengalami kenaikan 69% (Rp8,47 Milliar) dibanding anggaran tahun 2013 sebesar Rp12,32 Milyar. Untuk kegiatan pembuatan pedoman/Juknis/ Modul Bidang Pengawasan Pemilu sebanyak 4 jenis juknis/modul, Bawaslu menganggarkan sebesar Rp18,21 Milyar atau biaya per juknis sekitar Rp4,55 Milyar. Sedangkan untuk kegiatan Pembuatan Peraturan Bidang Pengawasan Pemilu sebanyak 1 (satu) peraturan, Bawaslu menganggarkan sebesar Rp2,58 Milyar. Besarnya anggaran untuk pembuatan 1 buah juknis/modul dan peraturan ini yang nilainya hampir sama dengan pembuatan sebuah Undang-Undang maka patut dicatat bahwa dana ini dapat berpotensi pemborosan.

Alokasi Dana Pembuatan Modul Bawaslu