Inilah UU Perubahan APBN Ta. 2015


Tanggal 6 Maret 2015, Presiden Jokowi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perubahan APBN 2015 menjadi Undang-Undang. Perubahan ini karena terjadi perkembangan dan perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang disertai dengan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal, dan pergeseran anggaran antarunit organisasi dan/atau antarprogram yang berdampak cukup signifikan terhadap besaran APBN 2015. Selain itu, perubahan APBN dilakukan untuk menyesuaikan terhadap sasaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian visi-misi Pemerintahan baru (Jokowi-JK) yang dituangkan dalam dokumen perubahan RKP 5015 dan RPJMN 2014-2019.

Dalam UU APBN-P ini, target pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp1.761.642.817.235.000,- yang disumbang dari penerimaan pajak, PNBP dan Hibah. Sedangkan belanja negara ditetapkan sebesar Rp1.984.149.714.865.000,- terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.319.548.973.690.000,- (66,50%) dan anggaran Transfer ke Daerah (termasuk Dana Desa) sebesar Rp664.600.741.175.000,- (33,50%). Karena Presiden dan DPR sepakat menetapkan target jumlah anggaran pendapatan Negara lebih kecil dari pada jumlah anggaran Belanja Negara, maka APBN-P 2015 mengalami defisit sebesar Rp222.506.897.630.000,- (besar pasak dari pada tiang). Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah menggunakan pembiayaan dalam Negeri sebesar Rp242.515.005.350.000,- dan pembiayaan luar negeri (utang) sebesar Rp20.008.107.720.000,-

Dengan postur APBN-P 2015 tersebut, pemerintah menetapkan sasaran target pembangunan yang hendak dicapai diakhir periode pelaksanaan APBN-P 2015 ini sebagaimana mandat dalam UU APBN-P, antara lain: a) penurunan kemiskinan menjadi sebesar 10,3%; b) pertumbuhan ekonomi setiap 1% dapat menyerap sekitar 250.000 tenaga kerja; c) tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 5,6; d) penurunan Gini Ratio menjadi sebesar 0,40; dan e) peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 69,4.

UU 03 TH 2015_APBN-P 2015