Arsip Bulanan: April 2015

Dokumen Utang Negara Kepada IMF Telah Dilunasi Sejak Oktober 2006 : Statistik ULN Indonesia Per Maret 2015


Posisi Utang Luar Negeri Menurut Kreditor disebutkan bahwa utang luar negeri Bank Sentral (Bank Indonesia) dari kreditor multilateral hanya berasal dari International Monetary Fund (IMF) dan telah dilunasi pada bulan Oktober 2006 (lihat bagian xxvii dan hal 5). Obligasi yang dimiliki oleh Bank Sentral (Bank Indonesia) adalah sebagian dari obligasi pemerintah tahun 1996 (Yankee Bond) dan jatuh tempo pada Agustus 2006, yang ditatakelola oleh Bank Indonesia.

Ini dokumennya:
POSISI UTANG LUAR NEGERI PER MARET 2015_KEMENKEU

Iklan

Inilah Perpres 42/2015 Ttg Pencabutan Perpres Kenaikan DP Mobil Pejabat


Setelah ditolak publik karena dinilai membebani APBN, akhirnya Presiden Joko Widodo mencabut Perpres kenaikan subsidi uang muka mobil pejabat negara dengan Perpres No. 42 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.

Dalam Perpres ini mengatur bahwa selisih kenaikan uang muka yang telah diterima pejabat negara wajib dikembalikan ke Kas Negara. Berikut Perpresnya:
Perpres No 42 Tahun 2015_Pencabutan Perpres 39 TH 2015_DP Mobil Pejabat

Kumpulan Peraturan Turunan Dari UU Desa Mengenai Pengelolaan Pembangunan dan Keuangan Desa


Untuk rekan-rekan pegiat anggaran dan pendamping desa, berikut ini beberapa peraturan turunan dari UU Desa dan PP pelaksanaan UU desa terkait dengan mekanisme perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa termasuk akuntansi dan pelaporannya kementerian keuangan yang dikeluarkan oleh Mendagri, Menteri PDT dan Desa serta Menteri Keuangan.

  1. Permendagri:

PERMENDAGRI 113 TH 2014_PENGELOLAAN KEUANGAN DESA dan Lampiran

PERMENDAGRI 114 TH 2014_PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA
PERMENDAGRI 114 TH 2014_LAMPIRAN FORMAT EXCEL
PERMENDAGRI 114 TH 2014_FORMAT 13
PERMENDAGRI 114 TH 2014_FORMAT 14
PERMENDAGRI 114 TH 2014_FORMAT 15
PERMENDAGRI 114 TH 2014_FORMAT 17
PERMENDAGRI 114 TH 2014_FORMAT 18
PERMENDAGRI 114 TH 2014_FORMAT 19
PERMENDAGRI 114 TH 2014_FORMAT 21
PERMENDAGRI 114 TH 2014_FORMAT 25
PERMENDAGRI 114 TH 2014_FORMAT 27
PERMENDAGRI 114 TH 2014_FORMAT 28

  1. Permendesa:
    PERMENDESA 01 TH 2015_KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA
    PERMENDESA 02 TH 2015_TATIB MUSYAWARAH DESA
    PERMENDESA 03 TH 2015_PENDAMPINGAN DESA
    PERMENDESA 05 TH 2015_PENETAPAN PRIORITAS DESA TH 2015
    PERMENDESA 04 TH 2015_PENDIRIAN BUMDESA
  2. Permenkeu:
    PMK 241 TH 2014_PERTANGGJAWABAN TRANSFER DAN DANA DESA
    PMK 263 TH 2014_SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN DANA TRANSFER DAN DESA
    PMK 263 TH 2014_LAMPIRAN

Semoga bermanfaat!
‘Partisipasi warga desa dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan dan anggaran desa adalah prasyarat menuju kemandirian desa yang sesungguhnya!’

Inilah Permenpan No. 6 TH 2015 Tentang Pembatasan Rapat Diluar Kantor


Dalam rangka efisiensi anggaran dan efektifitas kinerja Aparatur Negar, maka per 1 April 2015 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) telah menetapkan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Kerja Aparatur. Dalam Permen ini mengatur 2 hal, yaitu: (1) Kriteria umum rapat diluar kantor dalam bentuk konsinyering/ Focus Group Discussion (FGD), dan rapat-rapat teknis lainnya di luar kantor, seperti: di hotel/villa/ cottage/ resort. dan (2) Kewajiban bagi setiap instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah untk membuat Juknis beserta SOP rapat diluar kantor serta Juknis dan SOP pengawasannya.

Berikut Permen 6 Tahun 2015.
PERMENPAN 06 TH 2015_PEMBATASAN RAPAT DI HOTEL

Wow!! Sebesar Rp73,22 Miliar Untuk Tambahan Subsidi Uang Muka Kendaraan Bagi 777 Orang Pejabat Negara!!


“Rp73,22 Miliar dapat dipakai untuk mencetak sebanyak 1.220 Sarjana (S1) baru!”

Ditengah situasi rakyat sedang ‘dicekik’ oleh kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, tanggal 20 Maret 2015 Presiden Joko Widodo menetapkan kenaikan anggaran subsidi pembelian kendaraan bagi pejabat negara berupa fasilitas uang muka pembelian kendaraan perorangan sebesar 81% atau naik Rp94,24 Juta perorang dari Rp116,65 juta menjadi Rp210,89 Juta yang diambil dari APBN dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015.
PERPRES 39 TH 2015_REVISI DP MOBIL PEJABAT NEGARA
Perpres tersebut merupakan perubahan dari Perpres 68 Tahun 2010 Tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. PERPRES 68 TH 2010_FASILITAS DP KENDARAAN PEJABAT NEGARA

Dengan kenaikan subsidi uang muka kendaraan ini, total anggaran (APBN) yang dikeluarkan Negara untuk membayar uang muka kendaraan bagi 777 orang Pejabat Negara mencapai Rp163,86 Miliar atau meningkat Rp73,22 Miliar dari beban APBN sebelumnya yang diatur dalam Perpres 68 tahun 2010 mencapai Rp90,64 miliar.

Estimasi Tambahan Anggaran Subsidi DP Mobil Pejabat Negara

Andai saja Jokowi peduli pada peningkatan kualitas pendidikan rakyatnya, maka dari anggaran untuk tambahan subsidi uang muka kendaraan pejabat negara sebesar Rp73,22 miliar dapat digunakan untuk mencetak sebanyak 1.220 Sarjana (S1) baru dibidang pertanian, perikanan, kesehatan, pendidikan dll tanpa dibebani biaya BOP selama 4 tahun. Sungguh disayangkan, alasan pemberian tambahan uang muka kendaraan tersebut karena dampak inflasi yang menyebabkan harga barang mengalami kenaikan. Padahal, disisi yang sama rakyat juga sedang mengalami goncangan kenaikan harga sebagai dampak kebijakan kenaikan harga BBM. Apakah hal ini pertanda bahwa Presiden Jokowi lebih peduli pada kendaraan Pejabat Negara ketimbang kesusahan rakyatnya? wallahu alam..
Kenyatannya, kesabaran rakyat kembali diuji disini!

Harga BBM 2015

Aturan Kepala Sekolah Wajib Publikasi Anggaran Sekolah dan Madrasah Di Jakarta!


Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 140 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta tentang Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah.

Pada tanggal 26 Januari 2015 ditetapkan Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Dki Jakarta No. 39 Tahun 2015 dan No. 85 Tahun 2015 Tentang Rincian Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah/Madrasah.

Point-point Keputusan ini sebagai berikut:
KESATU: RKAS/M merupakan acuan dalam pemenuhan seluruh biaya kegiatan sekolah/madrasah.

KEDUA: Rincian kegiatan yang dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum pada lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA: RKAS/M disusun oleh Tim Perumus yang terdiri atas unsur Pimpinan Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Komite Sekolah/Madrasah dan Sekolah/Madrasah sebelum tahun pelajaran.

KEEMPAT: Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah disahkan oleh :
1. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan setelah terlebih dahulu diperiksa oleh Pengawas TK/SD wilayah masing-masing untuk TK Negeri dan SD Negeri.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten setelah terlebih dahulu diperiksa oleh Pengawas Madrasah untuk MI Negeri, dan MTs Negeri.
3. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah setelah terlebih dahulu diperiksa oleh Pengawas Madrasah dan direkomendasikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten, untuk MA Negeri.
4. Kepala Suku Dinas Pendidikan setelah terlebih dahulu diperiksa oleh Pengawas Sekolah dan direkomendasikan oleh Kepala Seksi Kecamatan dan Kepala Seksi Persekolahan, untuk SMP Negeri, SMA Negeri, dan SMK Negeri.
5. Kepala Suku Dinas Pendidikan setelah terlebih dahulu diperiksa oleh Pengawas PLB dan direkomendasikan oleh Kepala Seksi Kecamatan untuk SLB Negeri.

KELIMA: Kepala Sekolah/Madrasah wajib mempublikasikan dan menginformasikan seluruh sumber dana yang diterima dari APBD, APBN, dan sumbangan masyarakat, kepada para guru, komite sekolah/madrasah, dan orang tua peserta didik/masyarakat, dalam e-RKAS/M dan di tempat yang representatif di lingkungan sekolah/madrasah.

KEENAM: Monitoring pelaksanaan dan evaluasi penggunaan RKAS/M dilakukan secara periodik minimal setiap triwulan dengan menugaskan Pengawas Sekolah/Madrasah dan melaporkan secara berjenjang dari Kepala Seksi Kecamatan/kepala seksi pendidikan madrasah kota/kabupaten kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag, serta Kepala Suku Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag kepada Kepala Dinas Pendidikan/Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Keputusan Bersama RKA Sekolah dan Madrasah di DKI Jakarta