Aturan Kepala Sekolah Wajib Publikasi Anggaran Sekolah dan Madrasah Di Jakarta!


Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 140 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta tentang Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah.

Pada tanggal 26 Januari 2015 ditetapkan Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Dki Jakarta No. 39 Tahun 2015 dan No. 85 Tahun 2015 Tentang Rincian Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah/Madrasah.

Point-point Keputusan ini sebagai berikut:
KESATU: RKAS/M merupakan acuan dalam pemenuhan seluruh biaya kegiatan sekolah/madrasah.

KEDUA: Rincian kegiatan yang dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum pada lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA: RKAS/M disusun oleh Tim Perumus yang terdiri atas unsur Pimpinan Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Komite Sekolah/Madrasah dan Sekolah/Madrasah sebelum tahun pelajaran.

KEEMPAT: Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah disahkan oleh :
1. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan setelah terlebih dahulu diperiksa oleh Pengawas TK/SD wilayah masing-masing untuk TK Negeri dan SD Negeri.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten setelah terlebih dahulu diperiksa oleh Pengawas Madrasah untuk MI Negeri, dan MTs Negeri.
3. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah setelah terlebih dahulu diperiksa oleh Pengawas Madrasah dan direkomendasikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten, untuk MA Negeri.
4. Kepala Suku Dinas Pendidikan setelah terlebih dahulu diperiksa oleh Pengawas Sekolah dan direkomendasikan oleh Kepala Seksi Kecamatan dan Kepala Seksi Persekolahan, untuk SMP Negeri, SMA Negeri, dan SMK Negeri.
5. Kepala Suku Dinas Pendidikan setelah terlebih dahulu diperiksa oleh Pengawas PLB dan direkomendasikan oleh Kepala Seksi Kecamatan untuk SLB Negeri.

KELIMA: Kepala Sekolah/Madrasah wajib mempublikasikan dan menginformasikan seluruh sumber dana yang diterima dari APBD, APBN, dan sumbangan masyarakat, kepada para guru, komite sekolah/madrasah, dan orang tua peserta didik/masyarakat, dalam e-RKAS/M dan di tempat yang representatif di lingkungan sekolah/madrasah.

KEENAM: Monitoring pelaksanaan dan evaluasi penggunaan RKAS/M dilakukan secara periodik minimal setiap triwulan dengan menugaskan Pengawas Sekolah/Madrasah dan melaporkan secara berjenjang dari Kepala Seksi Kecamatan/kepala seksi pendidikan madrasah kota/kabupaten kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag, serta Kepala Suku Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag kepada Kepala Dinas Pendidikan/Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Keputusan Bersama RKA Sekolah dan Madrasah di DKI Jakarta