Arsip Harian: April 4, 2015

Kumpulan Peraturan Turunan Dari UU Desa Mengenai Pengelolaan Pembangunan dan Keuangan Desa


Untuk rekan-rekan pegiat anggaran dan pendamping desa, berikut ini beberapa peraturan turunan dari UU Desa dan PP pelaksanaan UU desa terkait dengan mekanisme perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa termasuk akuntansi dan pelaporannya kementerian keuangan yang dikeluarkan oleh Mendagri, Menteri PDT dan Desa serta Menteri Keuangan.

  1. Permendagri:

PERMENDAGRI 113 TH 2014_PENGELOLAAN KEUANGAN DESA dan Lampiran

PERMENDAGRI 114 TH 2014_PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA
PERMENDAGRI 114 TH 2014_LAMPIRAN FORMAT EXCEL
PERMENDAGRI 114 TH 2014_FORMAT 13
PERMENDAGRI 114 TH 2014_FORMAT 14
PERMENDAGRI 114 TH 2014_FORMAT 15
PERMENDAGRI 114 TH 2014_FORMAT 17
PERMENDAGRI 114 TH 2014_FORMAT 18
PERMENDAGRI 114 TH 2014_FORMAT 19
PERMENDAGRI 114 TH 2014_FORMAT 21
PERMENDAGRI 114 TH 2014_FORMAT 25
PERMENDAGRI 114 TH 2014_FORMAT 27
PERMENDAGRI 114 TH 2014_FORMAT 28

  1. Permendesa:
    PERMENDESA 01 TH 2015_KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA
    PERMENDESA 02 TH 2015_TATIB MUSYAWARAH DESA
    PERMENDESA 03 TH 2015_PENDAMPINGAN DESA
    PERMENDESA 05 TH 2015_PENETAPAN PRIORITAS DESA TH 2015
    PERMENDESA 04 TH 2015_PENDIRIAN BUMDESA
  2. Permenkeu:
    PMK 241 TH 2014_PERTANGGJAWABAN TRANSFER DAN DANA DESA
    PMK 263 TH 2014_SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN DANA TRANSFER DAN DESA
    PMK 263 TH 2014_LAMPIRAN

Semoga bermanfaat!
‘Partisipasi warga desa dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan dan anggaran desa adalah prasyarat menuju kemandirian desa yang sesungguhnya!’

Iklan

Inilah Permenpan No. 6 TH 2015 Tentang Pembatasan Rapat Diluar Kantor


Dalam rangka efisiensi anggaran dan efektifitas kinerja Aparatur Negar, maka per 1 April 2015 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) telah menetapkan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Kerja Aparatur. Dalam Permen ini mengatur 2 hal, yaitu: (1) Kriteria umum rapat diluar kantor dalam bentuk konsinyering/ Focus Group Discussion (FGD), dan rapat-rapat teknis lainnya di luar kantor, seperti: di hotel/villa/ cottage/ resort. dan (2) Kewajiban bagi setiap instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah untk membuat Juknis beserta SOP rapat diluar kantor serta Juknis dan SOP pengawasannya.

Berikut Permen 6 Tahun 2015.
PERMENPAN 06 TH 2015_PEMBATASAN RAPAT DI HOTEL