Tiga Solusi Mengatasi Polemik Pendanaan Pilkada Serentak 2015


Masalah Penganggaran Pilkada Serentak 2015.

Penyelenggaraan pilkada serentak pada bulan desember 2015 ternyata masih menemui kendala mengenai penganggaran. Paling tidak, terdapat tiga masalah utama dalam penganggaran Pilkada serentak 2015 yang hingga kini masih menjadi polemik, yaitu:
a. Alokasi anggaran yang tersedia dalam APBD 2015, belum mengakomodir pelaksanaan kegiatan tahapan Pilkada sampai selesai tahun 2016. Misal, pemungutan suara dilaksanakan desember 2015 tetapi seluruh tahapan Pilkada selesai ditahun 2016, maka seharusnya anggaran yang disiapkan untuk 2 tahun anggaran, yaitu di APBD 2015 dan di APBD tahun 2016.
b. Alokasi anggaran kegiatan yang tersedia belum mencukupi kebutuhan.
c. Masih ada daerah yang belum menetapkan belanja hibah untuk kegiatan Pilkada dalam Perda APBD 2015 yang telah ditetapkan.

Upaya mengatasinya:
1. Melakukan penyesuaian jumlah kebutuhan anggaran Pilkada yang mendahului Perubahan APBD dengan cara mengubah Perkada tentang Penjabaran APBD tahun 2015 sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2015. Penetapan Perkada tersebut diberitahukan kepada DPRD. Sebaliknya, apabila anggaran tahun 2015 mengalami kelebihan, maka dapat diteruskan penggunaannya untuk mendanai serangkaian tahapan Pilkada sampai dengan berakhirnya kegiatan Pilkada, sepanjang belanja hibah Pilkada telah disalurkan kepada KPUD.
2. Melakukan pergeseran alokasi belanja tak terduga ke belanja hibah Pilkada, menggunakan dana penghematan belanja SKPD, dan penggunaan uang kas daerah untuk tambahan biaya kegiatan Pilkada. Prinsipnya, tambahan biaya kegiatan tidak dibolehkan menggunakan alokasi belanja pegawai, alokasi kegiatan yang didanai dari DAK, Pinjaman Daerah dan alokasi yang telah mengikat perjanjian/kerjasama dengan pihak ketiga.
3. Bagi daerah yang belum menetapkan anggaran kegiatan Pilkada dalam Perda APBD 2015, kepada Kepala daerah dan DPRD agar segera melakukan langkah-langkah:
o Menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD. Penetapan Perkada diberitahukan kepada DPRD;
o Menyusun RKA SKPD/PPKD dan mengesahkan DPA-SKPD/PPKD untuk belanja hibah Pilkada 2015.
o Menampung dalam Perda tentang perubahan APBD 2015
o Mencantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), apabila pemerintah daerah telah menetapkan perubahan APBD 2015 atau tidak melakukan perubahan APBD 2015.

Ketiga point diatas, diatur dalam PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Psl 81); Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhirkali diubah menjadi Permendagri 21 tahun 2011 (Psl 162); Permendagri 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pasal 30); Permendagri 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2015 (Lampiran V Angka 23), serta SE Mendagri yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota Nomor 900/1196/SJ, tanggal 9 maret 2015 perihal Pendanaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015.

Berikut catatan lengkapnya..
Catatan Solusi Polemik Anggaran Pilkada Serentak 2015_RS