Total Perolehan Setiap Desa Pada APBN-P 2015 Sebesar Rp735,80 Juta/Desa


Catatan Indonesia Budget Center:
Empat Temuan Persoalan Implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD)

  1. Alokasi dana desa dalam APBN-P 2015 hanya dianggarkan 3,23%, belum sesuai dengan mandat UU Desa sebesar 10%. Sesuai ketentuan penjelasan pasal 72 ayat (2) UU 6/2014 tentang Desa, bahwa besaran alokasi APBN yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap. Namun saat ini, Presiden dan DPR hanya menganggarkan sebesar Rp20,77 triliun atau setara dengan 3,23% terhadap total dana transfer dalam APBN-P 2015 sebesar Rp643,83 triliun. Dengan ketentuan 10% dari total dana transfer, anggaran desa tahun ini seharusnya tersedia untuk dikelola desa mencapai Rp64,38 triliun, masih terdapat kekurangan sebesar Rp43,62 triliun dari anggaran desa yang ditetapkan. Hal ini membutuhkan keseriusan pemerintah dalam memenuhi anggaran desa agar sesuai target yang dimandatkan UU Desa.

Secara alokatif, anggaran desa dalam APBN-P 2015 mengalami peningkatan 129,1% (sebesar Rp11,70 triliun) terhadap anggaran desa dalam APBN 2015 sebesar Rp9,07 triliun. Dimana jika dibagi merata kepada 72.944 desa, rata-rata per desa memperoleh alokasi sebesar Rp284,69 juta, meningkat Rp160,40 juta/desa dibanding rata-rata alokasi perdesa dalam APBN 2015 yang hanya mencapai Rp124,29 juta/desa. Idealnya, alokasi per desa tahun ini seharusnya mencapai angka Rp882,64 juta/desa.

  1. Potensi alokasi dana desa (ADD) dalam APBN-P 2015 berkurang. Tahun ini, dari total 508 Kab/Kota, terdapat 434 kab/kota (416 Kab dan 18 Kota) yang ditetapkan sebagai daerah penerima dana desa dengan jumlah desa sekitar 72.944 desa. Sedangkan 74 kota merupakan daerah yang tidak memiliki desa/desa adat. Selain dana desa, sumber keuangan desa lainnya dalam APBN adalah berasal dari alokasi dana desa (ADD) yang ditetapkan paling sedikit 10% dari total Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima setiap kab/kota (Psl 72 Ayat (4) UU 6/2014 tentang Desa). Dalam APBN-P 2015, pemerintah hanya menetapkan alokasi DBH sebesar Rp98,11 triliun, berkurang sebesar Rp17,64 triliun (15,2%) terhadap alokasi DBH pada APBN 2015 sebesar Rp115,75 triliun.Pengurangan DBH ini berdampak pada berkurangnya potensi penerimaan ADD sebesar Rp1,76 triliun yang menjadi hak dan dikelola sebanyak 72.944 desa.

Hal ini menunjukkan bahwa politik anggaran pemerintah tidak konsisten memperkuat keuangan desa desa dengan cara menurunkan potensi dari ADD, meskipun disini yang lain pemerintah menaikkan anggaran dana desa. Dari hasil analisis IBC, konstribusi ADD tahun ini terhadap sumber keuangan desa dapat mencapai 60% dibanding dari anggaran desa yang hanya mencapai 40% [lihat lampiran tabel 1].

  1. Lemahnya pengaturan sanksi penyimpangan dana desa dan rugikan masyarakat desa, apabila terdapat SiLPA Dana Desa secara tidak wajar karena penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan, atau penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 bulan, maka desa tersebut diberi sanksi administratif berupa pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA oleh kepala daerah (Psl 27 PP 60/2014). Sanksi pengurangan dana desa ini tidak memberikan efek jera dan hanya akan merugikan masyarakat. Seharusnya, sanksi diberikan kepada pemerintah desa berupa pengurangan gaji dan tunjangan aparat desa yang melakukan tindakan tersebut.
  2. Potensi politisasi dana desa dalam Pilkada oleh calon incumbent, pembagian besaran dana desa bagi setiap desa dan pencairan dana desa kepada pemerintah desa merupakan kewenangan masing-masing kepala daerah. Mekanisme ini berpotensi memunculkan praktik politisasi untuk kepentingan suksesi Pilkada. Dana desa dapat saja dibagi tidak proporsional terutama kepada desa-desa yang kepala desanya bersebrangan dengan kepala daerah. Pencairan dana desa sengaja dibuat lambat sehingga memunculkan tekanan ketergantungan desa kepada kepala daerah.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan permasalahan diatas, IBC mendesakkan agar:
1. Presiden dan DPR untuk menggunakan politik anggaran yang mendukung penguatan sumber keuangan desa dengan meningkatkan alokasi anggaran dana desa dan alokasi dana desa (ADD) sesuai dengan mandat UU Desa.
2. DPR dan Menteri terkait untuk melakukan monitoring pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) agar penggunaannya tepat sasaran dan mencegah timbulnya politisasi atas kedua jenis anggaran tersebut, mengingat tahun ini adalah moment pilkada serentak.
3. DPR dan Menteri terkait untuk menegakkan sanksi kepada pemerintah daerah yang tidak mengalokasikan ADD dalam Perda/Perkada APBD 2015 karena ADD merupakan hak desa.
4. Masyarakat secara bersama-sama untuk melakukan pemantauan terhadap implementasi dana desa dan alokasi dana desa.

Jakarta, 5 Mei 2015
Indonesia Budget Center (IBC)

Cp: Roy Salam (081341670121)

Potensi Dana Desa dan ADD Pada APBN-P 2015