DANA PILKADA 2015, DAERAH BERGANTUNG PADA PENYALURAN DAU DAN DBH.


Tahapan Pilkada Serentak 2015 telah berjalan sejak 19 April lalu, tetapi anggaran untuk membiayai tahapan pilkada tersebut belum tersedia. Beban daerah bertambah dengan tambahan biaya kampanye yang harus dianggarkan dalam APBD. Dibagian lain, kelahi internal 2 Parpol tak kunjung usai dan kini masalah mereka dilempar kepada KPU serta berniat merevisi UU Pilkada untuk obat pertikaian mereka.

Soal dana pilkada, Kemendagri belum menjelaskan apa persoalan pemerintah daerah sehingga dana hibah APBD untuk kegiatan Pilkada belum juga sampai ditangan KPUD. Untuk menambah wawasan, berikut catatan singkat saya mengenai kondisi keuangan daerah:

Ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat masih sangat tinggi untuk membiayai pembangunan. Dari penelusuran 14 Kabupaten yang melaksanakan Pilkada Serentak 2015, sebahagian besar pendapatannya diperoleh dari kucuran dana perimbangan berupa DBH dan DAU yang mencapai 74% dari total pendapatan tiap daerah. Dana tersebut sebahagian besar digunakan untuk membayar gaji pegawai yang besarannya mencapai 36,1% s.d 95,9% dari total penerimaan DAU dan DBH tiap daerah. Pemerintah daerah hanya memiliki sedikit sisa dana DAU dan DBH yang diterimanya untuk digunakan membiayai program pembangunan termasuk untuk menyediakan dana hibah bagi kegiatan Pilkada Serentak.

Potensi DAU-DBH 2015 Pada 14 Daerah

Sesuai PMK No. 6/2012, penyaluran DBH melalui mekanisme transfer secara triwulan dengan prosentase antara 15% – 45% per triwulannya, sedangkan penyaluran DAU dilakukan setiap bulan sebesar 1/12 dari total DAU. Sehingga pemanfaatan dana tersebut oleh tiap daerah akan sangat bergantung pada transfer dari pusat dan kecepatan pengurusan administrasi keuangan oleh pemerintah daerah dengan kementerian terkait.

Dengan demikian, persoalan KPUD yang belum memperoleh kucuran dana Pilkada dari daerah sampai bulan Mei ini, kemungkinan disebabkan anggaran daerah belum tersedia atau tidak cukup tersedia untuk disalurkan secara sekaligus atau bertahap kepada KPUD sesuai perjanjian hibah. Kemungkinan pemerintah daerah sementara menunggu transferan dana DAU dan DBH dari kementerian keuangan yang belum tentu juga disalurkan tepat waktu.

Kejelasan dana Pilkada tidak hanya menjadi beban Pemda, tetapi perlu juga mempertanyakan kesiapan penyaluran dana transfer daerah kepada kementerian keuangan untuk selanjutnya dihibahkan kepada KPUD.

Mekanisme Penyaluran Dana Transfer Daerah