7 Point Penting Muatan Perubahan PP 60/2014 Menjadi PP 22/2015 – Dana Desa Dari APBN


Tanggal 29 April 2015, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN. Alasan pemerintah melakukan revisi PP 60/2014 karena implementasinya dinilai belum menjamin pengalokasian Dana Desa secara merata dan berkeadilan. Terdapat 7 (tujuh) point penting yang termuat dalam PP 22/2015, sebagai berikut:

  1. Penganggaran Dana Desa Dalam APBN.

Penyebutan pos dana cadangan pada penyusunan pagu dana desa secara nasional dalam Pasal 8 diubah menjadi: ”Penyusunan pagu anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara (BUN)”.  Begitu juga dengan penyebutan persetujuan DPR mengenai pagu dana desa dalam Pasal 9, diubah menjadi: ”Pagu anggaran Dana Desa merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa”. Selanjutnya, ketentuan mengenai perubahan pagu dana desa pada APBN Perubahan dalam Pasal 10, semula tidak dapat diubah menjadi dapat diubah. Perubahan pagu dana desa pada APBN-P dibatasi sampai mencapai 10%. Apabila pagu anggaran Dana Desa telah mencapai 10% dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (on top), tidak dapat dilakukan perubahan.

  1. Pengalokasian Dana Desa Per Kab/Kota.

Ada kemudahan dalam melakukan perhitungan alokasi dana desa dibandingkan perhitungan PP 60/2014 yang dinilai terlalu rumit karena pengalokasian didasarkan pada jumlah Desa di setiap Kab/Kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi serta perhitungan rata-rata dana desa per propinsi dihitung dengan rumus angka prosentase dalam penentuan bobot luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan setiap Desa dan tingkat kesulitan geografis wilayah. Sedangkan dalam PP 22/2015, perhitungan alokasi dana desa per kab/kota diubah menjadi lebih mudah dan tidak lagi menggunakan bobot wilayah (Pasal 11). Perhitungan dana desa setiap kab/kota hanya menggunakan pendekatan jumlah desa secara nasional. Untuk mendapatkan hasil perhitungan yang lebih adil, dana desa dihitung berdasarkan, yaitu: a) alokasi dasar, yaitu alokasi minimal Dana Desa yang diterima kabupaten/kota berdasarkan perhitungan tertentu, antara lain perhitungan yang dibagi secara merata kepada setiap Desa, dan b) alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan greogafis desa setiap Kab/kota. Dana Desa setiap Kab/Kota semula ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan, diubah menjadi ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

  1. Pengalokasian Dana Desa Per Desa

Seperti perhitungan alokasi dana desa per kab/kota, pengalokasian dana desa per desa juga diubah, tidak lagi menggunakan bobot jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis desa (Pasal 12), tetapi menggunakan pendekatan jumlah desa diwilayah kab/kota, yang dihitung berdasarkan: a) alokasi dasar, dan b) alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan greogafis desa setiap desa. Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota yang wajib ditembuskan kepada Kemendagri, Kementerian Desa-PDT, Gubernur dan Kepala Desa.

  1. Penyaluran dana desa.

Dana desa disalurkan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD). Selanjutnya, dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening pemerintah desa (Pasal 15). Terdapat perubahan ketentuan mengenai waktu penyaluran dana desa dan tambahan pengaturan sanksi bagi daerah yang tidak menyalurkan dana desa sesuai ketentuan (Pasal 16). Waktu penyaluran Dana Desa tahap ketiga sebesar 20%, semula dilakukan bulan Oktober diubah menjadi bulan November. Sedangkan tambahan pengaturan baru mengenai sanksi bagi daerah yang tidak menyalurkan Dana Desa sesuai ketentuan ayat (1) dan ayat (3), Menteri dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak Kab/Kota yang bersangkutan.

  1. Penggunaan dana desa.

Terdapat perubahan waktu penetapan prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahunnya oleh Kementerian Desa-PDT, semula 2 bulan sebelum dimulai tahun anggaran menjadi 3 bulan sebelum dimulai tahun anggaran. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang berisikan teknis pelaksanaan kegiatan, tidak termasuk pengaturan penganggaran dan administrasi keuangan (Pasal 21). Berdasarkan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa tersebut, Bupati/Walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa, yang isinya memuat spesifikasi teknis dari masing-masing kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Desa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Desa (Pasal 22).

  1. SiLPA Dana Desa dan Sanksi Kepada Desa.

Terdapat perubahan ketentuan mengenai besaran Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) dana desa dan sanksinya (Pasal 27), yaitu: 1) Apabila terdapat SiLPA dana desa lebih dari 30% pada tahun anggaran sebelumnya, Bupati/Walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan, berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap I (40%) tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa. 2) Apabila pada tahun anggaran  berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30%, Bupati/Walikota akan memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan. Pemotongan penyaluran Dana Desa menjadi dasar Menteri Keuangan untuk melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa untuk Kab/Kota tahun anggaran berikutnya. Pengaturan pengenaan sanksi administratif atas SiLPA Dana Desa kepada Desa, diatur dengan peraturan Bupati/Walikota.

Contoh Simulasi Pemberian Sanksi Administrasi Kepada Desa:

Pada Tahun Anggaran 2015, Desa A mendapat Dana Desa sebesar Rp100,0 juta. Pada akhir Tahun Anggaran 2015 terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30%, yakni Rp35,0 juta. Kemudian pada tahun anggaran 2016, Desa A mendapat Dana Desa sebesar Rp150,0 Juta.

Penyaluran Dana Desa tahap I Tahun Anggaran 2016 yang seharusnya sebesar Rp60,0 Juta (40% x Rp150,0 Juta), pembayarannya ditunda sebesar SiLPA Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp35,0 Juta. Sehingga Dana Desa yang disalurkan kepada Desa A pada tahap I hanya sebesar Rp25,0 Juta atau (Rp60 Juta  – Rp35 Juta). Untuk penyaluran tahap II, akan disalurkan sebesar 40% ditambah dengan Dana Desa yang ditunda penyalurannya pada tahap I, sehingga totalnya Rp95 Juta atau (Rp60 Juta + Rp35 Juta). Sedangkan penyaluran tahap III tetap sebesar Rp30 Juta atau (20% x Rp150 Juta).

Apabila pada akhir Tahun Anggaran 2016 masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% dari Dana Desa yang diterima Tahun 2016, maka untuk Tahun Anggaran 2017, Bupati/Walikota akan memotong penyaluran Dana Desa untuk Desa A sebesar SiLPA Tahun Anggaran 2016. Pemotongan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dilaporkan kepada Menteri sebagai dasar Menteri untuk melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa Kab/kota yang bersangkutan pada Tahun Anggaran 2018.

  1. Pemenuhan Alokasi 10% Dana Desa Dalam APBN.

Untuk tahun anggaran 2015, besaran alokasi dasar dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% dari alokasi Dana Desa (Pasal 29). Secara bertahap, pengalokasian Dana Desa dalam APBN dengan target sebagai berikut:

  1. Tahun Anggaran 2015 paling sedikit sebesar 3%.
  2. Tahun Anggaran 2016 paling sedikit 6%.
  3. Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya sebesar 10% dari anggaran Transfer ke Daerah.

Dalam hal APBN belum dapat memenuhi alokasi anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud diatas, alokasi anggaran Dana Desa ditentukan berdasarkan alokasi anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya atau kemampuan keuangan negara. Alokasi anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya adalah nilai nominal alokasi dana desa yang tercantum dalam APBN tahun anggaran sebelumnya. Menteri keuangan berkoordinasi dengan Mendagri, Menteri Desa-PDT dan Bappenas, menyusun peta jalan kebijakan pemenuhan anggaran Dana Desa yang diatur dengan Peraturan Presiden (Pasal 30A). Adapun ketentuan pemenuhan dana desa pada Pasal 31, 32 dan 33 PP 60/2014 dinyatakan dihapus.

Sejak diundangkan tanggal 29 April 2015, semua ketentuan peraturan pelaksanaan dari PP 60/2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN harus disesuaikan dengan PP 22/2015 ini (Pasal 33A).

Lebih lanjut, silahkan membaca PP 22/2015 berikut ini:

PP 22 TH 2015 – PERUBAHAN PP 60 TH 2015 – DANA DESA